Lantik Murad/Barnabas 24/4, Jokowi Dapat Apresiasi Warga Maluku
cDR Siti Divinubun, SPd MSi.
Maluku, Aktual News-Sejumlah warga Maluku menyampaikan ungkapan terima kasih atas perhatian Pemerintah Pusat cq Presiden Joko Widodobersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang akhirnya mau meninjau kembali jadwalnya semula hingga telah melantik Gubernur/Wakil Gubernur Maluku terpilih Drs Murad Ismail/Drs Barnabas Orno pada hari Rabu (24/4) lalu, padahal semula direncakan baru akan dilakukan pada bulan Juni 2019 nanti bersamaan dengan pelantikan Gubernur Lampung. Gara-gara penundaan jadwal pelantikan ini, beberapa warga Maluku baik di Kota Ambon mau pun di Jakarta sempat mengungkapkan rasa kesalnya melalui media ini, antara lain Ketua Federasi Serikat Pekerja Kependidikan Seluruh Indonesia (FSPKSI) Drs M. Zawawi Suat, pensiunan ASN/ PNS Pemprov DKI yang juga salah satu tokoh masyarakat Maluku di Jakarta bersama salah satu tokoh masyarakat di Kota Ambon Sayuti Sanaky yang juga seorang Pengusaha Jasa Konstruksi (baca berita : “Pelantikan Murad Ismail Molor, Sejumlah Warga Maluku Kesal”, edisi 15/4).
Tak heran, baru beberapa saat setelah usainya acara pelantikan Murad/Barnabas di istana Negara hari Rabu (24/4) yang baru lalu, Suat sudah buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya melalui telepon selulernya kepada media ini, bukan saja bagi Presiden Joko Widodo melainkan tak kecuali Mendagri Tjahjo Kumolo. Setelah diawali ucapan terima kasih kepada media ini terhadap ruang pemberitaan terkait uneg-unegnya semula, lebih lanjut dikatakan : “melalui media anda saya sampaikan ucapan terima kasih sebagai wujud apresiasi dan penghargaan kepada Presiden Bapak Joko Widodo atas kebesaran jiwa beliau mau meninjau kembali jadwal pelantikan pak Murad dan pak Barnabas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang semula dijadwalkan nantinya bulan Juni 2019. Tak kecuali ucapan yang sama dialamatkan pula kepada Mendagri Bapak Tjahjo Kumolo, sebab tentu peninjauan kembali kebijakan ini memperoleh pertimbangan beliau”.
Ungkapan terima kasih ini menurut dia karena dengan telah dilantiknya Murad/Barnabas sebagai Gubernur/Wakil Gubernur berarti kepemimpinan pemerintahan daerah di Maluku telah dijabat oleh kepala daerah defenitif. Ini berarti sudah ada jaminan bahwa roda pemerintahan dan pemangunan di Maluku akan segera berlangsung secara efektif dan efisien. Berbeda dibanding penempatan Pelaksana Harian (PLH) yang sebelum ini dilimpahkan kepada Sekda Hamin Bin Tahir bukan saja kapasitasnya tak cukup melainkan juga prasyarat waktunya hanya 7 (tujuh) hari sudah lampau sejak hari Rabu (20/3) lalu. Apalagi saat-saat seperti sekarang ini, kata dia, terasa banyak keputusan strategis harus dibuat oleh kepala daerah baik yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pilpres yang tahapannya masih berlangsung mau pun yang berhubungan dengan pelaksanaan APBD tahun 2019 yang sudah jelang paruh triwulan ke-2.
Dikonfirmasikan dalam kesempatan terpisah dengan tokoh wanita asal Maluku di Jakarta, cDR Siti Divinubun SPd MSi, dia juga mengaku sudah selayaknya Presiden Jokowi mendapatkan apresiasi sebagai ungkapan rasa terima kasih dari masyarakat Maluku. Aktivis wanita yang dikenal ekstra-vokal ini menilai, apa pun pertimbangan penjadwalan pelantikan Murad/Barnabas beberapa waktu lalu, menjadi tidak penting lagi, sedangkan sebaliknya, dengan telah dilantiknya ke-2 pejabat terpilih pada hari Rabu (23/4) lalu bila diperhatikan kembali dari jadwalnya yang semula ditunda sampai bulan Juni 2019 itu, patut dipandang sebagai wujud kearifan seorang Jokowi. Presiden RI ke-7 ini dinilai memiliki kepekaan luar-biasa sehingga bisa menangkap aspirasi masyarakat daerah Maluku baik di Ambon mau pun di ibukota negara yang menghendaki perlu segera didudukannya kepala daerah/wakil kepala daerah defenitif yang tampil sebagai pemenang pemilukada tahun 2018 lalu.
Sementara itu, dari Kota Ambon tokoh masyarakat yang sehari-harinya berdiam di kawasan Puncak Batumerah, Sayuti Sanaky, juga tak kecuali menyampaikan ucapan terima kasih atas keputusan Jokowi memajukan kembali jadwal pelantikan Murad/Barnabas. Pengusaha Jasa Konstruksi ini mengaku sempat gerah ketika menyaksikan pelantikan ke-2 pejabat terpilih ditunda pada hari Senin (10/3) lalu, apalagi dikabarkan penundaan itu sampai bulan Juni 2019 nanti. Kekecewaannya itu menurut Sanaky diyakini merupakan cerminan sikap sebagian besar warga Maluku, karena bila dibiarkan berlarut waktunya sekian lama itu maka selama itu pula kepemimpinan pemerintahan di daerah akan terkonsentrasi pada satu tangan, yaitu pada Sekda Hamin Bin Tahir selaku Pelaksana Harian (PLH), padahal kewenangannya terbatas disamping batas waktunya juga tak boleh lebih 7 (tujuh) hari, tentu saja akan menimbulkan pengaruh signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Artinya, dengan meninjau kembali agenda pelantikan yang semula dijadwalkan bulan Juni 2019, tukas Sanaky yang mengakui dirinya sebagai militant parpol PPP kubu Syarif Hadler ini, berarti Jokowi benar-benar menaruh perhatian dan mau merespon apa yang menjadi aspirasi masyarakat di Maluku terkait dengan kepemimpinan birokrasi di daerah, maka dengan demikian, sudah sewajarnya apabila diberikan apresiasi dan penghargaan sebagai ungkapan terima kasih.
Mengakhiri komentarnya Sanaky berharap Presiden Jokowi mau mempertahankan kearifannya dalam menyikapi semua kepentingan daerah Maluku ke depan baik soal alokasi anggaran mau pun alokasi proyek-proyek sektoral dari pemerintah pusat, agar kepemimpinan Murad/Barnabas dapat membawa perubahan signifikan dan komprehensif dalam segala aspek kehidupan masyarakat sekaligus mewujudkan jargon “Maluku Bisa” yang diusung pasangan ini dalam Pemilukada tahun 2018 yang lalu.[ Red/Akt-13] Munir Achmad Aktual News
Sumber:
