DPR Tidak Paham Perencanaan dan Aturan Perundang-undangan, Jarang Hadir Tapi Daftar Absen Penuh?
Image Ilustrasi/google--
Jakarta, AktualNews-Kita perlu kritisi Perppu 1 tahun 2020 yang menghilangkan Hak Budget DPR. Karena Covid telah memberikan karpet merah kepada pemerintah untuk membuat sebuah perencanaan keuangan bahkan melanggar undang-undang keuangan negara tidak ada yang protes.
Satu-satunya yang protes adalah PKS. Jadi begitu efektifnya Jokowi menggunakan parlemen untuk Legitimasi apapun yang dia inginkan. Kalau kita bicara tentang fungsi pengawasan yang jalan, misalnya ini di masyarakat ribut mengenai ijasah palsu misalnya ini contoh kasus kalau kita bicara Hak angket dari DPR kan bisa melakukan penyelidikan. Bukan untuk memvonis seseorang.
BACA JUGA:Rekomendasi LKPj 2023, DPRD Medan Minta Dishub Petakan Pajak PJU
Untuk menyelesaikan masalah ini kalau DPR menggunakan INQUIRY (hak bertanya) dengan sungguh-sungguh bahwa _case close_, bahwa ijasah Jokowi asli ada. Tapi sampai sekarang korban sudah banyak tetapi ijasahnya tidak pernah kita lihat.
Sampai saat ini yang ada adalah setiap diajukan ke persidangan ditunda-tunda. Akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima yang mengabarkan sementara sudah masuk bui dua orang, Gus Nur dan Bambang Tri.
Padahal tidak pernah diuji apakah yang ditulis oleh Bambang Tri itu sahih atau tidak dari sisi ilmiah. Contoh lagi
KM 50 dan Kanjuruan, Malang, Jawa Timur contoh nyata siapa yang melakukan pembunuhan. Begitu murahnya RI tapi apakah DPR menggunakan hak penyelidikannya untuk melihat siapa yang melakukan pembunuhan, misalnya.
Kalau ada pembunuhan, nyawa manusia dianggap sudah selesai yang disalahkan angin, yang disalahkan adalah karena yang bersangkutan melawan dsb, kalau anda melawan anda berhak mati.
Ini yang kita kuatirkan pada masa pemerintahan Prabowo. Selanjutnya lumpuh namanya pengawasan parlemen padahal dalam sejatinya dalam sistem pemerintahan presidensil semua anggota DPR itu adalah "oposisi".
Ketua MPR Bambang Susatyo mengatakan bahwa tidak ada yang namanya oposisi dalam pemerintahan presidensiil. Itu kalau anda kafah menjalankan presidensiil.Dalam sistem tapi presidensil sistem tidak kafah.
Tidak kafahnya seperti apa kalau kita bicaranya presidensil sistem itu yang nama nya anggota DPR dia hadir terpilih sebagai individu of bessis. Di Jerman saya tanya pada orang partainya yang paling mayoritas, tidak ada recall.
Bila Anda terpilih adalah wakil rakyat Jerman secara keseluruhan nol meter dr mana dapil anda. Sehingga individu individu itu dihargai. Karena itu ketika mereka melakukan pengawasan individu itu tidak akan diancam oleh recall.
Di sini kalau begitu anda sudah komet ketua partainya menjadi bagian dari kualifikasi. Begitu ada satu dua kursi yang diberikan baik menteri wakil menteri maupun jabatan setingkat menteri lainnya maka anda diam.
Anda hanya mempunyai room ruang, room permainan yang dibatasi permainan. Begitu hal yang tapi begitu sampai hal substanstif jangan. Misalkan otak atik Km. 50 nggak ada yang berani.
Sumber:
