Kesedihan Prabowo Subianto dan Tantangan Redistribusi di Indonesia
--
Dengan kemampuan sektor formal yang hanya 1 jutaan setiap tahun, maka diperkirakan 1,6 juta atau lebih terserap di sektor informal ini. Ini merupakan fenomena keduafaan. Ini sebuah potret kemiskinan kita.
6. Balai Latihan Kerja
Jumlah pekerja sektor informal selalu dikisaran 60%. Padahal syarat menjadi negara maju sektor itu harus di bawah 30%. Untuk itu struktur pendidikan tenaga kerja kita harus dirombak besar-besaran, jangan lagi mayoritas di bawah SMP. Penting yang kedua adalah dilakukan pelatihan-pelatihan dan pengembangan BLK (Balai Latihan Kerja) besar-besaran. Selama berlangsung otonomi daerah, BLK kurang dimajukan.
7. Soft Culture dan Kembali ke UUD 45
Kesenjangan sosial dapat di atasi jika kekuatan buruh cukup kuat, sebab mengharapkan peranan partai politik akan sia-sia. Itupun jika presiden terpilih memihak. Budaya bangsa yang kurang kritis dan penakut (soft culture) membuat "bargaining" rakyat lemah. Jika buruh kuat dan presiden mendukung, maka upaya redistribusi dapat dilakukan. Dalam sektor energi, misalnya, pada setiap perpanjangan kontrak ladang minyak, maka sebagian saham untuk buruh dapat diberikan oleh Menteri ESDM, atas nama Presiden. Menurut Darwin, cara ini lebih baik daripada upaya redistribusi via "state budget".
Salah satu pendekatan sosialistik, secara teoritis, dalam menghilangkan kesenjangan adalah melalui perombakan kepemilikan aset nasional. Begitu juga kita harus kembali pada UUD45, pijakan ideologis, di mana disebutkan bahwa "Perekonomian Nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan". Koperasi harus dimajukan sebagai upaya redistribusi.
8. Demokrasi dan partisipasi rakyat.
Anton Permana menekankan pentingnya demokrasi dan partisipasi rakyat untuk menuntut keadilan sosial. Tanpa kontrol sosial dan rakyat bersuara, maka negara pasti lupa pada rakyatnya.
Anton menambahkan bahwa redistribusi bisa dilakukan sekaligus secara vertikal maupun horizontal. Vertikal maksudnya menggunakan tangan negara, seperti "tax justice", subsidi dan pelayanan sosial yang massif. Sedangkan horizontal maksudnya mendorong kesadaran orang-orang kaya terlibat dalam kegiatan filantropis.
9. Koperasi Sokoguru Perekonomian
Ferry Juliantono menekankan bahwa sektor informal utamanya disebabkan kegagalan sektor pedesaan. Tenaga kerja pedesaan tidak terserap. Menurutnya, Prabowo akan mengatasi hal ini, karena Prabowo konsern dengan pembangunan pertanian dan pedesaan. Begitu juga ke depan koperasi akan kembali menjadi Sokoguru Perekonomian ditangan Prabowo, karena Prabowo adalah pecinta koperasi, sekarang dia sebagai ketua dewan pembina Induk Koperasi KUD dan kakeknya dahulu pendiri Induk Koperasi Pegawai Negeri.
10. Cabut UU Omnibus law Ciptaker
Sumber:
