Singel nomor rekening bank adalah setiap orang hanya memiliki satu nomor rekening yaitu nomor NIK KTP. Sistem ini akan sangat berguna dan sangat membantu bagi:
BACA JUGA:Stalin dan Ayam Bondol
1) Penyidik KPK akan lebih mudah untuk mencari alat bukti tindak pidana korupsi, baik itu suap atau mencuri uang negara melalui histori transaksinya.
2) Menteri keuangan akan terbantu untuk mengetahui penghasilan negara perhari dari sektor pajak PPn dan sumber sumber penghasilan negara lainnya seperti keuntungan BUMN dll.
3) Aparat kepolisian akan terbantu untuk menemukan pelaku kejatahan berdasarkan lokasi transaksi yg dilakukan terduga.
4) Mensos tidak perlu repot-repot lagi mendata warga yang tidak mampu karena Mensos bisa mendapatkan info dari jumlah saldo rekening yang tidak ada uangnya, sehingga mesin komputer akan mengisi langsung nomor nomor rekening yg saldonya kosong sesuai yang dianggarkan pemerintah dalam hal subsidi untuk rakyat miskin.
Nah tentu bagi orang awam akan menilai orang nganggur dapat gaji.
Kembali menyinggung RUU HPP diatas sepertinya pemerintah masih akan kesulitan untuk mengimplementasikan UUD 45 pasal 23 kalau tidak salah yaitu pajak itu bersifat memaksa. Artinya sistem pembayaran pajak masih berdasarkan kesadaran rakyat untuk bayar pajak.
Namun akan lain bila RUU itu dibarengi dengan usulan yang saya jelaskan diatas.
Tentu dalam hal ini secara tidak langsung terjadinya reformasi Pajak & reformasi perbankan.
Teori pajak penulis mengilustrasikan secara sederhana sebagai berikut
Bila ada 4 orang melakukan judi kartu di rumah kita dan setiap orang kita berikan modal sebesar Rp 10 ribu.
Kemudian mereka bermain kartu di rumah kita dengan perjanjian setiap taruhan di setiap kocokan kartu pemilik rumah berhak mengambil uang sebesar Rp. 1000 maka pada kocokan terakhir permainan yang menang judi adalah pemilik rumah.
Nah bila anggaran negara digunakan oleh pengguna anggaran & dibelanjakan sesuatu maka disitu akan ada yg namanya pajak PPN artinya anggaran belanja negara yang telah dibelanjakan pada akhirnya akan kembali lagi ke negara dalam bentuk hasil pajak.
Jadi untuk memudahkan negara untuk memungut pajak dari rakyat baik itu PPn, pajak kendaraan pajak bumi & bangunan maka seharusnya NIK KTP juga harus dijadikan alamat wajib pajak.