Suta Widhya: Masa Jabatan Presiden Cukup Sudah 2024, Tidak Ada Lagi Tambahan

Suta Widhya: Masa Jabatan Presiden Cukup Sudah 2024, Tidak Ada Lagi Tambahan

Jakarta, AktualNews-Banyak di antara kita tidak cermat memahami fenomena alam raya beserta isinya. Baik kondisi alam yang tidak ramah, dinamika sosial, maupun kondisi perang Rusia dan Ukraina sejak 24 Pebruari 2022 lalu. Perang antara Rusia dan Ukraina hendaknya jangan dianggap enteng. Mengingat selama ini perang dimulai dari yang kecil, mirip dengan kebakaran yang dimulai dari api yang kecil dan sedikit. Bila perang di Ukraina berlanjut, bisa jadi tatanan dunia akan berubah cepat. Gejolak perang bukan lagi antara Rusia dan Ukraina saja, tapi akan merembet luas. Amerika Serikat dan sekutu di NATO bila terlibat membantu, niscaya sekutu Rusia tidak akan diam. Korea Utara dan Cina akan bereaksi cepat untuk turun ke kancah perang yang lebih besar lagi. Inilah yang dikuatiri banyak pihak akan terjadinya Perang Dunia ke - 3. "Indonesia pasti akan terkena imbasnya. Minimalis gangguan ekonomi akan bergejolak cepat di tanah air. Dengan langkanya minyak goreng saja sudah bikin panik ibu rumah tangga di tanah air. Apalagi dengan kenaikan BBM yang pasti terjadi dengan terjadinya perang di Ukraina."Tutur Sekjen GAAS Suta Widhya SH, Senin (7/3) pagi di Jakarta. Dirinya berpesan agar pemimpin yang ada saat ini tidak lagi mengurus hal - hal kecil seperti urusan pengeras suara toa, whatsapp internal di kalangan APH maupun di kalangan TNI /Polri. Tapi, hendaknya fokus menyiapkan pemenuhan sandang dan pangan. Termasuk papan untuk tempat tinggal rakyatnya. "Untuk itu agenda demokrasi jangan pula diganggu dengan dalih apapun. Lihat saja, saat ini Pandemi sudah berakhir di Arab Saudi dengan tidak lagi membuat jarak dalam sholat. Artinya, sudah saat nya Indonesia untuk membuat keputusan berakhirnya Pandemi. Sudah menjadi endemik." Lanjut Suta. Suta yang tengah bertekad menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 ini menduga ada pihak - pihak yang memancing di air keruh. Menutup keterbukaan informasi publik saat anggota masyarakat meminta data vaksinasi di Kemenkes. "Sudah cukup periode Jokowi berakhir 2024 sehingga tidak perlu diperpanjang lagi. Karena tidak ada yang luar biasa yang telah dicapai saat ini. Lagi pula konstitusi sudah membatasi 2 periode agar tidak lahir diktator baru di negeri yang berlandaskan Pancasila hingga kiamat ini, "Tutup Suta. [ Red/Akt-01 ]   AktualNews

Sumber: