Infrastruktur Telekomunikasi Di Kisar Dan Wetar MBD Harus Segera Dibenahi

Maluku, Aktual News-Pemerintah Pusat pimpinan Presiden/Wakil Presiden Jokowi/KH Ma’ruf Amin diminta menaruh perhatian serius untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan telekomunikasi pada wilayah-wilayah yang tergolong “Kawasan Terluar” di Maluku, antara lain di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Postur geografisnya sebagai kawasan “Gugus Pulau” dengan letak atau kedudukan pulau-pulaunya saling berjauhan satu sama lain, tentu saja kualitas dan kapasitas infra struktur telekomunikasi menjadi sebuah keniscayaan. Belum lagi mempertimbangkan perairan laut kawasan ini secara geografis berbatasan langsung dengan 2 (dua) negara asing, yaitu Australia dan Timor Leste, dengan kata lain sebagai “kawasan Terluar” yang sering disebut pula dengan istilah “Halaman Depan NKRI”. Berita tentang perlunya pengembangan infrastruktur telekomunikasi di kawasan terluar bagian selatan NKRI ini dahulu sudah pernah dimuat pula di media ini (Baca Berita : “Kawasan Terluar Jangan Hanya Ditempatkan Tentara”, edisi 1 Januari 2020). Dalam berita ini, politisi Partai Golkar DPD Maluku yang juga Wakil Ketua PWNU Maluku, Muhammad Djamil Divinubun, menyuarakan uneg-unegnya, antara lain mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika, Johny G. Plate, tentang pembangunan tower-tower yang memudahkan warga masyarakat di kawasan itu agar bisa berkomunikasi ke luar melalui telepon-seluler dengan mudah dan lancar,bila perlu dapat menggunakan aplikasi lain-lain misalnya WhatsApp atau Telegram, tetapi ternyata sekarang sudah lampau 2 (dua) tahun belum nampak juga ada atensi yang signifikan. Jauh sebelum itu, saking terasa urgentnya maka ketika pimpinan Pemerintahan/Raja Negeri Wonreli di Pulau Kisar masih dijabat sementara oleh Fredrico. M. Petrusz (sekarang : sudah meninggal dunia) yang dahulu ketika Timor Leste masih menjadi bagian NKRI (Provinsi ke-27 : Timor Timur) sempat menjabat Wakil Ketua DPRD Provinsi, dia datang langsung membawa usulannya untuk itu dengan menemui Kepala Dinas Informasi & Komunikasi Provinsi Maluku (saat itu : Ibrahim Sangaji) di Jln Perigi Lima Ambon. Ketika datang menemui Kepala Dinas Infokom Maluku saat itu, Fredrico didampingi oleh salah seorang kerabat karibnya di Ambon, praktisi hukum Mohammad Taufiq yang sejak tahun 2018 lalu telah memilih hijrah ke ibukota negara di Jakarta. Pertemuan Fredrico dan Sangaji dibenarkan Taufiq ketika ditemui media ini Desember 2017 lalu. Menurut keterangannya, ketika didatangi Fredrico saat itu Sangaji menjanjikan usulannya tentang pembangunan menara-menara Tower BTS (Base Transceiver Station) pada beberapa titik lokasi di kawasan itu akan segera disampaikan kepada Pemerintah Pusat cq Menteri Infokom Dia juga mengaku selang beberapa bulan kemudian dirinya sempat kembali datang melakukan pengecekan ulang atas arahan Fredrico, dan menurut keterangan Sangaji usulan pembangunan tower di salah satu “kawasan terluar” itu sudah dikirim ke Pemerintah Pusat cq Menteri Kominfo (saat itu : Rudiantara), jadi tinggal menunggu realisasinya saja. Tetapi, ketika proyek-proyek tower usulan almarhum Fredrico Petrusz melalui Kadis Infokom Maluku Ibrahim Sangaji itu turun, ternyata realisasinya jauh dari harapan. Saat dihubungi kembali melalui telepon selulernya sore hari Senin (30/8) Taufiq menuturkan, di pulau Kisar yang dahulu oleh Fredrico diusulkan minimal 3 sampai 5 tower agar dapat memenuhi kapasitas kebutuhan layanan telekomunikasi warga ternyata sampai sekarang hanya ada 2 (dua) tower. Satu tower dipasang pada ketinggian Bukit Rehiara yang masih masuk area pusat Kota Wonreli, sedangkan yang satu lagi di bagian utara Pulau Kisar pada sebuah “bukit” di antara Negeri Purpura dan Negeri Lebelau. Sementara itu, di Pulau Wetar yang luasnya 3.940 Km2 semula diharapkan bisa dibangun antara 7 sampai 10 sekarang konon hanya baru terbangun 3 buah (tiga) tower, masing-masing di Ilwaki bagian selatan, Lurang bagian timurdi mana terdapat perusahaan tambang PT Batu Tua Kharisma dan di  Arwala bagian utara. Itu pun, diduga memiliki kekuatan atau daya serap yang sangat rendah sehingga sebagian besar kawasan sama sekali belum bisa terjangkau sampai sekarang. Sebuah contoh sederhana, kata dia, warga Desa Uhak di Pulau Wetar, tetangga Desa Lurang, bila ingin menjalin komunikasi keluar melalui jaringan telepon mau tak mau harus membuang waktunya berjalan jauh-jauh datang dulu ke Desa Lurang, padahal jarak antara ke-2 desa juga tergolong cukup jauh. Perkembangan terakhir menurut penuturan Taufiq, selama bulan Juli dan Agustus 2021 ini dia berulangali berusaha menghubungi saudara-saudara beserta kaum kerabatnya di sana, baik yang berdiam di Negeri Wonreli, Lekloor, Abusur dan Purpura di Pulau Kisar, mau pun di Desa Uhak Pulau Wetar, sebagiannya tidak terhubung sedangkan sebagiannya lagi hanya sekedar terhubung namun nyaris tak bisa ditangkap secara jelas apa-apa yang diucapkan. Telepon-teleponan saja satu sama lain nyaris tak bisa saling menangkap apa-apa saja yang dituturkan, tambahnya, apalagi bilamana kita berkeinginan melakukan panggilan Video Call (VC) melalui aplikasi Whatsapp (WA) tentu menjadi tak mungkin, katanya tandas. Kondisi seperti ini menurut dia seyogianya segera ditangkap oleh Pemerintah cq Menteri Kominfo bersama jajarannya. Apalagi dalam perkembangan sekarang makin banyak orang yang cendrung melakukan komunikasi virtual bukan saja warga masyarakat melainkan lebih-lebih pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka implementasi kebijakan-kebijakannya. Singkatnya, tukas dia lagi, Menteri Johni. G. Plate perlu segera memerintahkan penyedia jasa seluler memperbaiki sistem jaringannya di sana antara lain dengan memperbesar kapasitas agar masyarakat dapat menjalin komunikasi dengan baik. Seiring dengan itu, perlu dilakukan alokasi anggaran melalui APBN untuk mengembangkan infastruktur telekomunikasi di kawasan itu dalam waktu dekat agar memudahkan peningkatan kapasitas jaringan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi warga masyarakat setempat. Sebab selain urgensinya bagi pemerintah dan pemerintah untuk mengimplementasikan sesuatu program atau kebijakan, katanya, bagi warga masyarakat pun tidak kalah pentingnya, terutama dalam rangka memasarkan produk- produk pertanian dan peternakan ke luar daerah. Belum lagi mempertimbangkan kondisi pandemi sekarang malah anak-anak sekolah saja dituntut harus mau belajar secara virtual.[ Red/Akt-13/Munir Achmad ]