Neraca Komoditas Dinilai Belum Efektif Sederhanakan Birokrasi Perdagangan dan Kendalikan Harga Pangan

Cheef Ekonomis Indonesia Bisnis Caunsill, Denny Purbasari, menekankan pentingnya kajian teknokratik agar pemerintah memahami konsekuensi kebijakan NK jika dieksekusi penuh. “Informasi ini penting sebagai dasar langkah apa yang perlu ditempuh pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, pelaku usaha Head of Agriculture Food and Bevereges Eurocham Indonesia, Dedy Nugroho menggarisbawahi kebutuhan utama dunia industri kepastian hukum. “Sampai saat ini NK belum bisa memberi kepastian. Pelaku usaha memperhatikan sehari-hari, dan ketidakpastian masih terjadi,” tegasnya.

"Perubahan data yang sangat tidak akurat, selalu ada pihak lost dalam kebijakan pemerintah harus duduk bersama berdiskusi dan apa yang mau diperbaiki kita, memperlukan paradikma yang kristis ke sistem lama yang bisa menyelesaikan  pasar, membuat pasar yang tadinya tidak efisien menjadi pasar yang efisien, maka proses revisi terhadap NK harus lebih cepat.

 menilai rekomendasi hasil kajian harus sampai ke pembuat kebijakan.Tujuan NK salah satunya adalah memastikan penyerapan produk UMKM dan komoditas pertanian. Mekanisme ini perlu kepastian agar tujuan itu benar-benar tercapai,”tambah Peneliti dan Analis Kebijakan Senior, Hasran.

BACA JUGA:Jakarta Butchers’ Challenge 2025: Menegaskan Keahlian dan Komunitas di Pusat Dunia Daging Sapi

Kajian diskusi berkaitan dengan konteks kebijakan pangan dan perdagangan lainnya, termasuk pengembangan blue foods, reformasi subsidi pupuk, dan efektivitas program bantuan benih. Semuanya menunjukkan pentingnya tata kelola data dan koordinasi lintas kementerian dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.***