Kemlu RI Tegaskan Komitmen Lindungi WNI di Nepal di Tengah Krisis Politik

Nepal, AktualNews -Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Hartyo Harkomoyo, menyampaikan bahwa pemerintah terus menjaga komunikasi aktif dengan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Nepal. Melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dhaka, koordinasi dilakukan secara intensif guna memastikan keselamatan seluruh WNI, baik yang menetap, berkunjung, maupun yang tergabung dalam delegasi internasional di Kathmandu.

Saat ini, tercatat sebanyak 134 WNI berada di Nepal. Dalam pernyataannya di Kantor Kemlu RI, Jakarta, pada Kamis (11/9/2025), Hartyo menegaskan bahwa langkah-langkah pengamanan dan komunikasi terus dioptimalkan sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya di luar negeri.

BACA JUGA:Kunjungan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Warga Prancis di Luar Negeri, Laurent Saint Martin ke Indonesia

Kerusuhan besar yang terjadi di Nepal dipicu oleh aksi demonstrasi menentang korupsi, menyusul keputusan pemerintah setempat untuk memblokir sejumlah media sosial populer pada Senin (8/9/2025). Kebijakan tersebut memicu kemarahan publik yang berujung pada kerusuhan dan penjarahan massal, mengakibatkan 31 korban jiwa serta ratusan orang mengalami luka-luka.

Sebagai dampak dari eskalasi konflik, Perdana Menteri Nepal, Sharma Oli, mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Ram Chandra Paudel. Pemerintah Nepal kini tengah mempersiapkan pembentukan pemerintahan baru sebagai respons atas krisis politik yang terjadi.

Kementerian Luar Negeri RI terus memantau perkembangan situasi di Nepal secara real-time dan telah menyiapkan langkah-langkah kontingensi apabila diperlukan. Pemerintah juga mengimbau seluruh WNI di Nepal untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta mengikuti arahan resmi dari KBRI Dhaka.

BACA JUGA:Kunjungan Menteri Eropa dan Luar Negeri Republik Prancis ke Indonesia

Saluran komunikasi darurat telah dibuka untuk memastikan WNI dapat segera melaporkan kondisi masing-masing atau mengakses bantuan. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa perlindungan terhadap WNI merupakan prioritas utama dalam menghadapi dinamika global yang berisiko terhadap keselamatan warga negara.***