KPK Dorong Transparansi dan Ketepatan Sasaran Pupuk Subsidi

Namun, ia optimistis dengan sistem digitalisasi yang mulai diterapkan PT Pupuk Indonesia. Mulai 1 Januari 2025, petani dapat menebus pupuk lebih cepat melalui sistem digital yang transparan. “Kami sudah menerapkan sistem digital untuk mengelola supply chain. Sekarang mulai dari pabrik sampai ke kios sudah bisa dilihat secara transparan,” jelas Rahmad.

Melalui pemantauan berbasis teknologi, distribusi pupuk kini dapat dilacak dari kapal yang sandar di pelabuhan hingga sampai ke tangan petani. Dengan aplikasi Ipubers yang mulai diimplementasikan pada Februari 2025, ia yakin penyaluran pupuk akan semakin efisien dan tepat sasaran.

*Sinergi untuk Pencegahan Korupsi*

Menutup pertemuan, Setyo Budiyanto menegaskan bahwa kerja sama KPK dengan PT Pupuk Indonesia akan berfokus pada koordinasi, bukan pendampingan. “Bentuk kerja samanya tidak pendampingan, tapi koordinasi. Nanti ada dua tempat yang bisa dilakukan, pertama melalui Kedeputian Pencegahan dan Monitoring terkait sistem, dan kedua terkait wilayah atau lokasi bisa dengan Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, seperti keterlambatan SK bupati, gubernur, dan lainnya,” jelasnya.

BACA JUGA:KPK-Kemenkes Bahas Tata Kelola Sektor Kesehatan, Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Kunci

Pertemuan ini turut dihadiri oleh jajaran KPK, termasuk Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Didik Agung Widjanarko, Deputi Bidang Informasi dan Data Eko Marjono, serta Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana. Dari PT Pupuk Indonesia, hadir Wakil Direktur Utama Gusrizal, serta jajaran direksi lainnya.***

Sumber: