Jakarta, AktualNews- Dulu figur orang ini mudah ditemui di kedai kopi, kini harus lewat 3 lapis asisten. Dulu chat dibalas cepat, kini centang biru tanpa jawaban. Fenomena ini lazim terjadi pada tokoh publik: pejabat, selebritas, hingga akademisi. Seiring menanjaknya popularitas, akses ke sosok tersebut justru menyempit. Apakah ini bentuk arogansi, atau konsekuensi logis dari ketenaran?
Dari Akses Terbuka ke Manajemen Waktu Ketat
Dr. Aji Miftah, psikolog sosial dari Universitas Indonesia, menyebut fenomena ini sebagai "dilema aksesibilitas". "Manusia punya keterbatasan kognitif dan waktu yang sama, 24 jam sehari. Ketika seseorang menjadi tokoh publik, jumlah permintaan terhadap waktunya bisa meningkat ribuan kali lipat," ujar Aji saat dihubungi, Selasa 8/4/2026.
Data internal Humas DPR RI 2024 menunjukkan, seorang anggota DPR periode 2019-2024 rata-rata menerima 300-500 undangan dan permintaan audiensi per bulan. Sementara selebritas level A di Indonesia, menurut agensi PR Maven, bisa menerima 50-70 DM/mention per menit di media sosial.
"Kalau semua permintaan dipenuhi, yang runtuh justru produktivitas dan kesehatan mentalnya," kata Aji.
Privasi: Komoditas Mahal yang Harus Diamankan
Alasan kedua bersifat keamanan dan privasi. Psikolog forensik Reza Indragiri menjelaskan, figur publik hidup di bawah sorotan 24 jam. "Aktivitas sederhana seperti ke pasar atau berobat bisa memicu kerumunan. Ini bukan sekadar ketidaknyamanan, tapi potensi risiko keamanan," ujarnya.
Kasus kerumunan saat Anies Baswedan bersepeda di 2020 atau saat ia seakan dipiting oleh seseorang dalam kerumunan massa menjadi contoh. Karena itu, tim keamanan dan manajer publik figur menerapkan "filter sosial". Lingkaran pertemanan dipersempit, jadwal dibuat berlapis, dan komunikasi dialihkan ke asisten.
"Tampaknya, ini adalah bentuk adaptasi psikologis. Otak kita secara alami akan menarik batas ketika merasa terancam atau kelelahan," jelas Reza lebih lanjut.
Studi Kasus: Sutan Syahrir hingga Pejabat Masa Kini
Sejarah mencatat hal serupa. Sutan Syahrir, Perdana Menteri pertama RI, pada masa tuanya di Swiss 1966 sudah sulit ditemui publik karena sakit stroke dan status tahanan politik. Namun sejak muda, ia juga dikenal sangat selektif menerima tamu demi fokus merumuskan strategi diplomasi.
Kini, fenomena sama terjadi pada pejabat publik. Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan, pernah mengakui lewat podcast Deddy Corbuzier bahwa ia harus memangkas 80% ajakan nongkrong dari teman lama setelah menjabat. "Bukan saya berubah, tapi itu adalah konsekuensi berubah," katanya waktu itu.
Dua Sisi Koin: Publik Menuntut, Tokoh Publik Bertahan
Di satu sisi, publik merasa "ditinggalkan" oleh tokoh yang dulu dekat. Di sisi lain, tokoh publik harus menjaga kewarasan di tengah tekanan. Survei Litbang Kompas 2023 mencatat 62% responden merasa kecewa jika pejabat idolanya sulit dihubungi. Namun 71% responden yang sama juga setuju jika pejabat berhak punya waktu privat.