Jakarta, AktualNews- “Kalau di Sawah, Paling Rugi Tikus. Kalau di Kantor, Rakyat.”
Pernyataan Kapolri yang menyebut “lebih baik jadi petani” bila Polri harus berada di bawah kementerian justru disambut hangat oleh sebagian rakyat. Bukan karena anti-polisi, tapi karena pengalaman kolektif menunjukkan: saat menjabat Kapolri, yang panen justru kasus—dan seringnya rakyat yang jadi pupuk.
“Kalau beliau jadi petani, paling gagal panen padi. Kalau tetap Kapolri, gagal panen keadilan,” ujar seorang warga sambil menyiangi rumput, dengan nada lebih jujur daripada konferensi pers.
Selama ini, publik merasa sudah terlalu sering melihat pola yang sama:
kasus besar klarifikasi normatif tim khusus evaluasi internal sunyi senyap seperti sawah habis disemprot pestisida.
Yang tumbuh bukan keadilan, tapi spanduk “kami berkomitmen”.
Maka wajar jika sebagian rakyat berpikir, bertani itu justru pilihan mulia.
Di sawah, hukum alam berlaku jelas:
Siapa menanam, dia menuai. Siapa malas, dia kelaparan.Tidak ada istilah “oknum tikus”, semua tikus ya tikus.
Berbeda dengan penegakan hukum, di mana tikus bisa menyamar jadi kucing, kucing jadi penjaga lumbung, dan lumbungnya… kosong.
“Kalau beliau pegang cangkul, paling salah nanam padi. Tapi kalau pegang kewenangan, salah sedikit, rakyat yang kebanjiran,” komentar netizen, yang mungkin lebih percaya irigasi desa daripada sistem pengawasan internal.
Ironisnya, profesi petani justru selama ini paling jarang dilindungi negara, tapi paling jujur hasilnya.
Petani gagal panen dia mengaku.
Petani rugi dia tanggung sendiri.