Masa tenang, justru menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu, dan pihak-pihak terkait. Pak Put, aktivis Muda dari LSM GEMPUR DPD Provinsi Banten itu menyoroti mengkhawatirkan adanya dugaan potensi pelanggaran seperti politik uang, kampanye terselubung, dan penekanan terhadap masyarakat untuk memilih salah satu Paslon hingga berdampak merugikan Paslon lainnya.
"Kami berharap kepada Bawaslu dan pihak terkait. Baik TNI, Polri serta Pemerintah. Baik tingkat daerah, kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, untuk bersikap netral dan transparan serta melakukan pengawasan di setiap kegiatan yang diduga mencurigakan. Serta bertindak tegas terhadap para pelaku yang melakukan pelanggaran tanpa pandang bulu, untuk menciptakan suasana damai dan kondusif menuju Pilkada Serentak 2024 yang demokratis dan berkualitas," Harap ILham Saputra selaku Ketua LSM GEMPUR DPD Provinsi Banten.***