Dinilai Berpotensi Menggerus Elektabilitas Pas-Lon 01, eLSKaP Desak PT Adidaya Tangguh Temui Harnaya Dkk

Suasana Aksi Unjuk-Rasa Harnaya Dkk Di Depan Istana Negara pagi hari Senin 8/4/2019.  

Maluku, Aktual News-Ternyata, rencana aksi Harnaya Dkk warga Taliabu Maluku Utara yang mengaku menjadi korban gara-gara operasi penambangan PT Adidaya Tangguh untuk melakukan unjuk-rasa di depan istana negara Jln Medan Merdeka Utara Jakarta, bukan sekedar gertak-sambal melainkan benar-benar dilaksanakan. Pagi hari tadi, Senin (8/4) tepat pkl 08:00WIB sesuai jadwal yang disebutkan dalam suratnya kepada Kapolres Jakarta Pusat dan Kapolda Matro Jaya, dengan dikawal Jajaran Banser NU berseragam lengkap, Harnaya Dkk keluar dari markasnya Jln Kramat Sentiong berjalan perlahan menuju istana negara. Dalam iring-iringan massa unjuk-rasa ini terdapat beberapa spanduk dan baliho yang diusung, selain itu, nampak pula sebuah mobil Truck Pick-Up memuat peralatan soundsystem yang diatasnya juga berdiri beberapa mahasiswa asal Pulau Taliabu yang ditampilkan sebagai orator. Pada salah satu spanduk yang diusung massa peserta aksi ini tertulis tuntutannya yang berbunyi : “Tidak ada kata lain, TUTUP. Cabut izin operasi PT Adidaya Tangguh di Kabupaten Pulau Taliabu, atau Revolusi Jihad demi hak keselamatan masyarakat bangsa dan negara yang terjajah di negeri sendiri”.

Ketika rombongan massa ini tiba, nampaknya suasana di depan istana negara sudah lebih dahulu didatangi aparat keamanan dari jajaran Polri yang ditugaskan melakukan pengamanan. Begitu tiba, massa membentangkan spanduk dan baliho persis menghadap ke arah istana negara, selanjutnya diiringi orasi. Orator pertama dalam orasinya antara lain mengungkapkan, bahwa sesungguhnya dahulu ada pertemuan antara pihaknya dengan General Manajerperusahaan yang bernamaAntoni Wijaya, dan dalam pertemuan itu sudah dijanjikan semua kerugian yang menimpa warga akan diselesaikan, akan tetapi pada kenyataannya sampai sekarang penyelesaian ganti-rugi yang dijanjikan itu tak pernah terwujud, hanya janji-janji pepesan kosong belaka.

Seperti telah diberitakan media ini sebelumnya, beberapa hari lalu Harnaya Dkk datang ke Jakarta jauh-jauh dari Pulau Taliabu di Maluku Utara untuk menuntut penyelesaian kerugian yang dialami sejak bertahun-tahun lalu gara-gara operasi penambangan PT Adidaya Tangguh. Ketika ditemui di Kramat Sentiong pada hari Rabu (3/4) minggu lalu, kepada media ini Harnaya sendiri mengaku dia bersama rekan-rekannya sedang mempersiapkan aksi unjuk-rasa di depan istana negara. Unjuk-rasa itu diakuinya sebagai pilihan terakhir, karena kerugian yang menimpa dirinya Dkk sudah terlalu lama perusahaan berjanji mengganti-kerugian itu padahal belum juga diselesaikan sampai saat ini, sementara Pemerintah dan DPRD baik Bupati Aliong Mus dan DPRD Kabupaten di Taliabu mau pun Gubernur KH Abdul Gani Kasuba Lc dan DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi seperti mati akal tak pernah ada sesuatu langkah konkrit yang diambil agar benturan kepentingan ini dapat terjembatani dan terselesaikan sesuai janji perusahaan. Sebagai pilihan terakhir, menurut Harnaya, dirinya berharap Presiden Jokowi mau mengambil kebijakan memerintahkan Direksi PT Adidaya Tangguh memenuhi kewajibannya segera, dan bila masih diulur-ulur lagi mungkin ada baiknya perusahaan ini ditutup, setidak-tidaknya untuk sementara waktu sampai kewajiban-kewajibannya terpenuhi sekaligus ada jaminan bahwa benar tidak terjadi pencemaran ekosistem lingkungan berdasarkan sebuah rekomendasi yang kredibel.

Menanggapi aksi demo atau unjuk-rasa ini, Lembaga Study Kebijakan Publik (eLSKaP) mendesak Direksi PT Adidaya Tangguh jangan sok elitis melainkan hendaknya segera menemui Harnaya Dkk untuk merumuskan langkah-langkah penyelesaian atas tuntutannya secara beradab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Desakan ini dikemukakan oleh Direktur Eksekutif eLSKaP, Mohammad Taufiq SH, saat dihubungi media ini melalui ponselnya tadi siang hari Senin (8/4) untuk dimintai komentarnya terkait aksi demo atau unjuk-rasa yang baru saja dilakukan oleh Harnaya Dkk di depan istana negara.

Menurut Taufiq yang juga praktisi hukum ini, bila dilihat dari dimensi kepentingan perusahaan saja pun, aksi unjuk-rasa seperti ini sesungguhnya kontraproduktif. Perusahaan, kata dia, berpotensi menderita kerugian yang malah jauh lebih besar bilamana tuntutan ganti-rugi Harnaya Dkk masih mau diulur-ulur. Akan tetapi lepas dari kepentingan perusahaan, maka yang jauh lebih penting lagi, tambah dia, momentumnya berpotensi pula mempengaruhi elektabilitas Presiden Jokowi yang tampil dalam pilpres sebagai calon Presiden incumbent berpasangan dengan KH Ma’ruf Amin. Apalagi hari “H”pencoblosan tinggal beberapa hari dan sudah terpublikasi kepada khalayak bila Harnaya Dkk adalah Ketua LSM The President Center Kabupaten Taliabu selaku pengelola Rumah Relawan Nasional di Taliabu yang merupakan bagian integral dari Relawan Pro-JA (Pro Jokowi-Ma’ruf Amin). Momentum aksi unjuk-rasa ini bisa saja diplintir seakan-akan pasangan 01 didemo oleh relawannya sendiri, padahal menurut Harnaya selaku Inisiator dan Koordinator, aksi ini justru akhirnya dipilih sebagai alternatif terakhir gara-gara perusahaan selalu mungkir bahkan seringkali menggunakan oknom-oknom polri yang ditugaskan di sana sebagai tameng, sementara Pemda dan DPRD tidak pernah ambil inisiatif menjembatani benturan kepentingan ini padahal sudah berlangsung terlalu sejak lama.

Sebelumnya, Harnaya kepada media ini saat ditemui pada hari Kamis (4/4) lalu malah sempat mengatakan, rencana aksinya ini adalah murni persoalan hak hukum warga yang terkait dengan kepentingan perut dan kepentingan nafkah isteri-anak yang sudah berlarut-larut waktunya tanpa ada yang mau peduli, oleh karena itu dia tidak ingin dipolisier atau dikait-kaitkan dengan sesuatu kepentingan politik yang situasional, entah pilpres atau pun pemilihan legislatif.

Oleh karena itu, kata Taufiq, sebagai manifestasi tanggungjawab yuridis terhadap hak-hak warga yang tergilas dan terabaikan selama ini, serta tanggungjawab moral dalam rangka suksesnya agenda pilpres 2019 ini, tanpa perlu menunggu aba-aba Presiden Jokowi dia mendesak Direksi Perusahaan segera menemui Harnaya Dkk. Seyogianya ada inisiatif perusahaan segera mengakhiri kemelut ini secara bermartabat dengan duduk satu meja bersama Harnaya Dkk merumuskan penyelesaiannya agar tidak melahirkan dampak lebih luas yang sama-sama tidak dikehendaki, kata Taufiq mengakhiri komentarnya.[ Red/Akt-13 ]     Munir Achmad Aktual News

Sumber: