Dialog Antikorupsi bersama KPK RI: Komitmen Bersama Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih

Semarang,AktuslNews — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar dialog antikorupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, pada Senin (30/3/2026).

Bupati Karanganyar, Rober Christanto, S.E., M.M., turut hadir dan mengikuti rangkaian diskusi. Hadir pula Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, Bagus Selo, untuk memperdalam pemahaman terkait upaya pencegahan korupsi di daerah.

KPK RI mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menggagas penandatanganan pakta integritas bersama seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Jawa Tengah. Langkah tersebut merupakan upaya konkret dalam memperkuat pencegahan korupsi di tingkat daerah, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

BACA JUGA:Polres Karanganyar Ungkap Kasus Tabrak Lari Viral, Dua Korban Meninggal Dunia

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, S.H., M.H., menekankan bahwa peningkatan penindakan kasus korupsi di Jawa Tengah menunjukkan pentingnya penguatan langkah pencegahan. Ia mengingatkan bahwa komitmen yang telah ditandatangani harus diikuti dengan implementasi nyata serta pengawasan berkelanjutan agar memberikan hasil yang optimal.

Pakta integritas yang disepakati mencakup pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efisien dan transparan, pengadaan barang dan jasa yang bebas dari penyimpangan, serta larangan terhadap praktik suap dan gratifikasi. KPK juga menegaskan pentingnya setiap pejabat publik menjaga integritas guna mencegah terjadinya penyimpangan yang berujung pada tindak pidana korupsi.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, S.H., S.Sos., M.K., menegaskan bahwa penindakan korupsi merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Namun demikian, kesadaran dan komitmen integritas dari setiap pejabat publik menjadi faktor utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Ia berharap langkah ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan integritas pemerintahan serta membangun kepercayaan publik.

BACA JUGA:Polres Karanganyar Ungkap Kasus Tabrak Lari Viral, Dua Korban Meninggal Dunia

Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Jawa Tengah sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.***