Pengadaian Tidak Resmi Alias ilegal Bisa Dibawa ke Ranah Hukum?

Jakarta, AktualNews- Jawaban atas pertanyaan yang menjadi judul dalam tulisan ini adalah: YA! 

Pengadaian tidak resmi alias ilegal bisa dibawa ke ranah hukum. Di Indonesia, pengadaian ilegal adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Pengadaian ilegal dapat dilaporkan ke pihak berwajib, seperti polisi atau kejaksaan, dengan membawa bukti-bukti yang cukup, seperti:

- Surat perjanjian pengadaian
- Bukti transfer uang
- Rekaman percakapan dengan pengadai
- Foto atau video yang menunjukkan kegiatan pengadaian ilegal

Pihak berwajib akan melakukan penyelidikan dan jika terbukti melakukan pengadaian ilegal, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

BACA JUGA:Aparat Penegak Hukum Kudu Periksa Pengajuan Personil KPU

Berapa tahun ancaman hukumannya?

Seseorang dengan uang Rp. 25.000.000 mendapatkan pembayaran dengan cara menikmati Rp. 1.400.000 per bulan dari dua kamar yang seolah disewakan ke orang lain. Selama 11 bulan lancar pembayaran hingga sampai ke bulan 12 tidak ada pembayaran. Lalu 3/1/2026 dibayarkan oleh si pemimjan uang sebesar Rp. 18.000.000, tapi masih ditagih kekurangan uang sebesar Rp. 7.000.000.

Apakah ini ada indikasi praktik gadai ilegal alias rentenir? Mengingat si pemilik uang sudah menerima Rp. 33.400.000.

Ancaman hukuman untuk pengadaian ilegal dapat berbeda-beda tergantung pada kasus dan undang-undang yang dilanggar. Namun, secara umum, pengadaian ilegal dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda maksimal Rp 10 miliar.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 46A, disebutkan bahwa:

"Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perbankan tanpa izin dari Bank Indonesia, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Selain itu, dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3, disebutkan bahwa: