Wakil Bupati Bogor Tinjau Pasar Laladon Terbengkalai, Targetkan Penyelesaian Lewat Musrenbang

Laladon, AktualNews - Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi (Jaro Ade), bersama Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, H Wasto S Hut MPd, melakukan peninjauan langsung terhadap pasar Laladon di Desa Laladon, Kecamatan Ciomas. Didampingi perwakilan Kecamatan Ciomas dan Kepala Desa Laladon, mereka menyaksikan kondisi bangunan yang telah terbengkalai lama: atap dan tembok sebagian hilang, lantai berlumut, serta struktur yang rusak parah akibat bertahun-tahun tidak terurus.

Kunjungan ini tidak terlepas dari banyaknya aduan masyarakat melalui pesan WA dan pertanyaan dari anggota DPRD yang mempertanyakan masa depan pasar. Sebelum berangkat, Jaro Ade telah memperoleh izin dari Bupati Bogor, Rudy Susmanto, selain untuk memonitor Musrenbang di Dramaga. “Hari ini akhirnya bisa melihat secara langsung kondisi yang menjadi perhatian banyak pihak,” ujarnya.

BACA JUGA:Kepala Desa Laladon Menolak Ditemui Wartawan Terkait Pengecoran Jalan

Setelah mengamati lapangan, Jaro Ade menegaskan akan melaporkan kondisi pasar kepada Bupati dan mendiskusikannya dalam momentum Musrenbang. Ia juga meminta Komisi IV DPRD untuk mengawal proses, agar rencana perbaikan masuk dalam agenda Musrenbang Kabupaten. Pasar Laladon memiliki posisi strategis di perbatasan Kabupaten dan Kota Bogor, serta terletak di “segitiga emas” yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal jika dikelola dengan baik.

BACA JUGA:Penjual Sapi di Laladon Berharap di Masa Pendemi Ini Penjualan Hewan Qurban Tetap Berjalan Lancar

“Kita akan mendalami penyebab kegagalan pasar ini agar tidak terulang, termasuk mendengar aspirasi pedagang. Dibutuhkan kerja sama erat antara Kabupaten dan Kota Bogor untuk mengintegrasikan kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Jaro Ade. Soal konsep pengembangan – apakah menjadi pasar tematik atau pasar induk – ia menyatakan akan menunggu arahan Bupati dan masukan dari bawah, dengan dasar kajian menyeluruh yang bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan manfaat nyata.

H Wasto S Hut menyatakan dukungan penuh dari DPRD. “Semua faktor yang menyebabkan pembengkalan akan dikaji secara mendalam, sebelum kebijakan akhir ditetapkan oleh Bupati berdasarkan analisis yang akurat,” katanya.***