Tidak Ada Visi Menteri Saat Rezim Berjalan?

- Lebih transparan dalam menyebutkan nama tersangka.

- Namun, memiliki keterbatasan sumber daya dan waktu.

- Kejagung :

- Memiliki pengalaman dan sumber daya yang lebih banyak dalam menangani kasus korupsi.

- Dapat menangani kasus yang lebih kompleks.

- Namun, mungkin lebih rentan terhadap intervensi politik dan memiliki proses yang lebih lambat.

BACA JUGA:Desa Sukaluyu Genjot Infrastruktur dengan Dana Bankeu Rp1 Miliar: Warga Dilibatkan dalam Pengawasan

Dalam kasus Nadiem Makarim, Kejagung telah menetapkan beliau sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Sedangkan saat ini, KPK masih dalam tahap penyelidikan awal untuk kasus yang berbeda. Kedua lembaga memiliki peran penting dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Bila Tom Lembong dijerat oleh KPK dan menimbulkan simpati meluas dari masyarakat. Namun, Nadiem Makarim justru menimbulkan kekuatiran tinggi bagi banyak pihak. Mengapa begitu? Karena tidak ada visi Menteri dalam rezim dimana Nadiem Makarim mengemban tugasnya 2019 - 2024. Bisa ditebak siapa yang was-was saat ini? Oleh karena itu Kejaksaan Agung harus belajar dari kemarahan rakyat saat ini terhadap korupsi di Indonesia. Mereka adalah Tuan pemilik negeri ini. Kejaksaan Agung adalah pelayan dari rakyat yang mendiami negeri ini.

 

Jangan ragu! ***