Begini Jika Darurat Militer Diberlakukan

Jakarta, AktualNews- Gelombang kerusuhan yang melanda berbagai kota di Indonesia sejak akhir Agustus 2025 memunculkan kekhawatiran akan diberlakukannya status darurat militer. Infografis yang beredar luas di media sosial menggambarkan dampak serius jika pemerintah mengambil langkah ekstrem tersebut.

Dalam infografis tersebut, dijelaskan bahwa darurat militer akan membatasi kebebasan warga secara drastis. Jam malam diberlakukan, aktivitas berkumpul dan menyampaikan pendapat dibatasi, serta media massa dan sosial media diawasi ketat. Kehidupan sipil akan berada di bawah kendali militer, dengan tentara hadir di jalan-jalan dan pos pemeriksaan di berbagai titik.

BACA JUGA:Beginilah Kondisi Rumah Uya Kuya Pasca Digeruduk Masa

Tak hanya itu, potensi pelanggaran hak asasi manusia meningkat tajam. Penangkapan tanpa proses hukum, penyiksaan, dan kekerasan terhadap warga sipil menjadi ancaman nyata. Aktivitas ekonomi pun diprediksi terganggu, dengan pasar dan bisnis tidak beroperasi seperti biasa.

Situasi ini muncul sebagai respons terhadap kerusuhan yang dipicu oleh pernyataan kontroversial sejumlah anggota DPR RI dan kebijakan kenaikan tunjangan wakil rakyat Empat anggota DPR—Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya—telah dinonaktifkan oleh partai masing-masing sebagai bentuk tanggung jawab politik.

BACA JUGA:Surya Paloh Ambil Sikap, Nasdem Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR-RI

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait kemungkinan pemberlakuan darurat militer. Namun, kehadiran aparat bersenjata di sejumlah titik dan meningkatnya pengawasan terhadap demonstrasi publik menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat.

Jika status darurat militer benar-benar diberlakukan, kehidupan sipil akan berubah drastis. Warga diminta tetap waspada, menjaga keselamatan, dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.***