Ketika Dinas Pendidikan kabupaten Tangerang Diam Saat Proyek Kegiatannya Dipertanyakan

Tangerang, AktualNews - Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua hal yang menjadi tuntutan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam pengelolaan dana publik untuk sektor pendidikan. Namun, realitas di lapangan kerap bertolak belakang. Salah satu contoh nyata adalah sikap diam Dinas Pendidikan ketika proyek-proyek kegiatannya dipertanyakan oleh masyarakat dan media.

Fenomena ini terjadi di berbagai daerah, termasuk di wilayah Kabupaten Tangerang, di mana sejumlah proyek fisik yang dikelola Dinas Pendidikan menimbulkan pertanyaan besar. Mulai dari pembangunan ruang kelas baru dan Rehabilitasi, Tidak sedikit masyarakat dan lembaga pengawas yang mencoba meminta klarifikasi terkait anggaran, pelaksanaan, hingga hasil proyek, namun Dinas Pendidikan justru memilih bungkam.

“Saya sudah berkali-kali mengajukan permintaan data terkait pembangunan ruang kelas, tapi tidak pernah ditanggapi. Ketika kami menanyakan langsung ke kantor, staf selalu beralasan pimpinannya sedang rapat atau sibuk, Bahkan bungkam ” ungkap DeniHerawan.SE, aktivis pendidikan setempat,(25/07/2025).

Sikap diam dan tertutup seperti ini menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat. Tidak sedikit yang menduga adanya ketidakwajaran dalam proses pelaksanaan proyek, mulai dari dugaan penggelembungan anggaran, proyek fiktif, hingga dugaan mark up harga pengadaan barang dan jasa. Ketertutupan Dinas Pendidikan justru memperburuk citra institusi yang seharusnya menjadi teladan dalam transparansi dan pelayanan publik.

BACA JUGA:Rasa Salut Atas Respon Positif Kapolsek Terhadap Aduan Masyarakat

Mulyadi, Sekjen Media Center Jayanti (MCJ) menilai bahwa Dinas Pendidikan seharusnya proaktif memberikan informasi kepada masyarakat, apalagi terkait penggunaan dana APBN dan APBD. “Keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban moral, tapi juga diatur dalam undang-undang. Jika dinas bersikap diam, itu bisa menimbulkan distrust dan justru memperbesar polemik di masyarakat,” tegasnya.

Lembaga Swadaya Masyarakat dan insan pers pun mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pendidikan. Mereka berharap, setiap proyek yang dibiayai dana publik harus terbuka, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan belum memberikan klarifikasi resmi. Masyarakat menanti komitmen dan keterbukaan Dinas Pendidikan agar pengelolaan pendidikan berjalan bersih, transparan, dan akuntabel demi kemajuan generasi bangsa.***