GMPM Madina Geruduk Dinas Pendidikan dan Kejari, tuntut Usut Pungli, Mark Up, dan Intervensi DPRD

3. Mendesak Dinas Pendidikan Madina untuk serius membenahi sistem pendidikan yang dinilai bobrok akibat ulah oknum tidak bertanggung jawab.

4. Meminta Kejari Madina memeriksa dugaan pungli terhadap guru-guru P3K 2024, yang dipungut antara Rp20–40 juta.

5. Menuntut pengusutan dugaan jual beli jabatan Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Madina.

6. Meminta pemeriksaan terhadap proyek pembangunan RKB dan pengadaan perabotannya yang diduga dimark up dan bersumber dari DAK APBD 2024.

7. Mendesak pemeriksaan atas proyek pembangunan laboratorium komputer dan perlengkapannya di sejumlah SD Negeri yang juga diduga mengalami mark up anggaran.

GMPM menegaskan bahwa aksi ini akan terus berlanjut bila aparat penegak hukum tidak segera menindak lanjuti laporan dan tuntutan masyarakat, Mereka menekankan bahwa reformasi dunia pendidikan adalah harga mati demi masa depan untuk generasi Mandailing Natal.***