GMPM Madina Geruduk Dinas Pendidikan dan Kejari, tuntut Usut Pungli, Mark Up, dan Intervensi DPRD

Mandailing Natal, AktualNews - Panyabungan 16/07/2025. Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Mandailing (GMPM) kembali menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap berbagai dugaan praktik kotor di tubuh Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal. Aksi tersebut berlangsung di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Madina.

Dalam aksi tersebut, GMPM menyuarakan sejumlah tuntutan, antara lain. pengusutan dugaan pungutan liar (pungli), mark up proyek pembangunan, serta intervensi politik.

Ketua Umum GMPM Madina Ahmad Hidayat Batubara menyampaikan, bahwa, kondisi pendidikan di Madina telah mengalami kemunduran akibat kepentingan segelintir elit birokrasi dan politisi.

Dinas Pendidikan Madina hari ini ibarat ladang bisnis para birokrat dan politisi Sejarah mencatat, bukan hanya sekali ini saja diduga lembaga ini tersandung kasus korupsi Jika dibiarkan pendidikan akan terus menjadi korban tegasnya dalam orasi.

Selain itu, GMPM mengungkapkan adanya dugaan pungli terhadap para guru yang lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dengan nominal antara Rp20 juta hingga Rp40 juta. Praktik ini disebut bermodus penempatan lokasi kerja.

Tak hanya itu, mereka juga menyoroti dugaan jual beli jabatan kepala sekolah serta mark up anggaran proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium komputer lengkap beserta perabotannya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD 2024.

BACA JUGA:Polres Bogor Ungkap Kasus Kepemilikan Ilegal Senjata Api dan Senjata Tajam dari Video Viral di Media Sosial

Koordinator Lapangan GMPM, Afandi Nasution, meminta Kejari Madina untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proyek di Dinas Pendidikan, khususnya yang melibatkan Kabid Dikdas yang diduga sebagai aktor utama dalam pengaturan proyek.

Jangan biarkan para perusak pendidikan ini bebas berkeliaran. Mereka bukan pendidik, tapi perampok masa depan. Kami tidak akan berhenti sebelum mereka diperiksa dan diseret ke meja hijau,” ujar Afandi.

GMPM juga mengecam dugaan intervensi politik oleh seorang anggota DPRD Madina berinisial NHN, yang disebut-sebut kerap menekan Dinas Pendidikan untuk kepentingan pribadi.

Tuntutan Aksi GMPM Madina:

1. Meminta Bupati Mandailing Natal mengevaluasi kinerja Kepala Dinas, Sekretaris, dan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Madina karena diduga banyaknya persoalan yang belum diselesaikan.

2. Menuntut agar oknum DPRD Madina berinisial NHN menghentikan intervensi dan intimidasi terhadap Dinas Pendidikan demi kepentingan pribadi.