Menteri Sosial Dialog dengan Pilar Sosial, Bahas Solusi Permasalahan Sosial di Kabupaten Bogor
--
Bogor, AktualNews - Bupati Bogor, Bachril Bakri, mendampingi Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, dalam dialog dengan pilar-pilar sosial untuk merumuskan solusi atas permasalahan sosial di Kabupaten Bogor. Dialog ini berlangsung di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, pada Sabtu (8/2).
Beberapa pilar sosial yang hadir dalam dialog tersebut antara lain, SDM Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Tagana, Pelopor Perdamaian, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta pendamping Rehabilitasi Sosial (Rehsos).
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Yusuf), hadir bersama Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, sejumlah Dirjen, dan jajaran Kementerian Sosial RI. Juga hadir Anggota DPD RI, Alfiansyah Bustami Komeng, Forkopimda Kabupaten Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor.
Pj. Bupati Bogor, Bachril Bakri, menjelaskan bahwa dengan luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang besar, potensi permasalahan sosial di Kabupaten Bogor cukup signifikan dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2024 mencatatkan sekitar 2,7 juta jiwa.
BACA JUGA:Pemkab Bogor Berikan Bantuan untuk Korban Kecelakaan di Gerbang Tol Ciawi
“Sebagai upaya menurunkan angka pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), Pemkab Bogor memberikan bantuan langsung kepada 20 jenis PPKS pada tahun 2023, dan 13 jenis PPKS pada tahun 2024,” jelas Bachril.
Bachril juga mengungkapkan beberapa tantangan dalam penanganan PPKS, seperti data yang belum terintegrasi dengan baik mengenai PPKS yang menerima bantuan sosial dan keterbatasan sumber daya, baik SDM maupun anggaran. Diharapkan, dialog ini dapat merumuskan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial di Kabupaten Bogor.
“Pemkab Bogor juga mengoptimalkan 'Graha Pancakarsa' sebagai Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam penanganan PPJK, serta berbagai program strategis lainnya,” terangnya.***
Sumber:
