Negeri Asing Itu Bernama KULONPROGO
--
Hasto, yang menjabat Bupati sejak 2011, juga berusaha menjamin pendapatan petani lokal, dengan mewajibkan setiap PNS membeli beras produksi petani Kulonprogo, 10 kg/bulan.
Bahkan beras raskin yang dikelola Bulog setempat, kini menggunakan beras produksi petani Kulonprogo.
Sang Bupati yang juga dokter spesialis kandungan ini juga membuat PDAM mengembangkan usaha, dengan memprodusi Air kemasan merk AirKu (air Kulonprogo ).
Selain menyumbangkan PAD, keberadaan air kemasan ini membangkitkan kebanggaan warga setempat dengan mengkonsumsi air produk sendiri.
AirKu kini menguasai seperempat ceruk pasar air kemasan di Kulonprogo.
Anto, staf setempat, menuturkan, kini jumlah permintaan lebih besar dari produksi. Karena itu, volume produksi AirKu akan segera ditingkatkan.
Berbagai kebijakan lewat Program Bela dan Beli, ternyata mampu menurunkan angka kemiskinan di Kulonprogo.
Dari 22,54 % pada tahun 2013 menjadi 16,74 % pada tahun 2014 (data Bappeda).
Oh ya, jika Anda ke Kulonprogo, Anda tak akan menemukan papan iklan rokok. Pemerintah Kulonprogo memang menolak sponsor dari perusahaan rokok.
Kebijakan ini tentu mengurangi pendapatan daerah. Namun, memimpin daerah bukan cuma soal menggenjot pendapatan tapi menempatkan posisi moral yang memihak rakyat.
Dalam hal ini, membela hak kesehatan rakyat. Bupati yang lulusan UGM ini juga memberlakukan Universal Coverage dalam pelayanan kesehatan, di mana Pemkab Kulonprogo menanggung biaya kesehatan warganya Rp 5 juta /orang.
Untuk mengimbangi program Universal Coverage, RSUD Wates Kulonprogo memberlakukan layanan tanpa kelas.
Artinya, ketika kelas 3 penuh, pasien miskin bisa dirawat di kelas 2, kelas 1, bahkan VIP.
BACA JUGA:Merdeka Belajar Beri Kesempatan Eksploratif dalam Menstimulus Kreativitas Murid di Pendidikan Vokasi
Sekali lagi, berbagai kebijakan populis ini dijalankan tanpa banyak sorotan media.
Sumber:
