Penyerapan Anggaran yang Berdampak Multi Plier Effect Harus Diperbanyak Menurut Ketua DPRD Karanganyar

Penyerapan Anggaran yang Berdampak Multi Plier Effect Harus Diperbanyak Menurut Ketua DPRD Karanganyar

Karanganyar, AktualNews - Usai mendengarkan pidato kenegaraan dari Ketua MPR Bambang Susatyo dan Presiden Joko Widodo, ada beberapa catatan penting yang harus mendapatkan perhatian penting, serta perlu tindak lanjut dari daerah seperti Karanganyar. Ketua DPRD Bagus Selo dan pimpinan Dewan lainnya, seperti Wakil Ketua DPRD Anung Marwoko dan Rohadi Widodo mengatakan, kondisi saat ini harus disikapi memang sedang dalam keadaan sulit. Inflasi sampai 4 persen dan ada kemungkinan hiperinflasi sampai 12 persen. β€˜β€™Itu artinya kita harus waspada. Walau diisyaratkan pimpinan negara bahwa ekonomi kita masih aman, namun sikap eling lan waspodo harus dikedepankan. Kita harus belajar mandiri, mencukup[i semua dengan kemampuan kita, tidak bergantung pada orang lain,’’ kata mereka, Selasa (16/8). Dan bagi daerah, ada catatan khusus, yakni penyerapan anggaran yang berdampak langsung pada masyarakat, memiliki multi plier effect tinggi, harus ditingkatkan. Sebab hal itu akan memberi dampak ekonomi yang tinggi sehingga mereka semakin bisa bergerak. Bagus Selo menilai serapan ekonomi yang sampai Agustus ini sudah sampai pada kisaran 60 persen, sudah baik. Namun itu masih didominasi pada serapan keperluan belanja internal kantor, belum ke anggaran yang bertdampak pada masyarakat. Nah itu yang harus ditingkatkan lagi. Supaya ekonomi masyarakat juga bergerak. Sebab pada isyarat pidato Presiden, meski kondisi ekonomi bagus, namun justru harus disikapi dengan semakin membuka peluang usaha dan investasi yang menggerakkan masyarakat. Sebab dampak langsung krisis ini adalah pengangguran. Karena itu semua usaha yang menjadikan masyarakat bisa bekerja, harus dibuka seluas-luasnya. Satu hal, Bagus Selo, Anung Marwoko, dan Rohadi berharap subsidi pada masyarakat baik untuk BBM (bahan bakar minyak) meski dikatakan membumbung tinggi sampai Rp 540 triliun, tidak dicabut. Sebab jika dicabut, dipastikan chaos akan mudah terjadi. Ketika masyarakat merasa sulit, sumbu pendek akan terjadi. Mereka akan mudah tersulut dan bergejolak. Karena itu apapun yang terjadi, subsidi BBM jangan dicabut. Dampaknya sangat besar. Dan di daerah akan susah dipadamkan sehingga membuat semua susah. Tak terkecuali pemda. Karena itu jangan dicabut. Bahwa diatur iya, namun jangan dicabut. Satu hal dalam catatan mereka, masyarakat diminta untuk meningkatkan kepedulian pada sesama. Jiwa gotong royong yang dimiliki bangsa Indonesia itu modal berharga dan harus terus dipupuk. Yang kaya semakin peduli dengan menolong sesama. Bagus mengatakan, hiperinflasi sampai 12 persen itu semoga hanya kekhawatiran saja, dan tidak akan terjadi, ketika kita semakin peduli pada sesama, meningkatkan gotong royong.(Red/Akt-52)   AktualNews

Sumber: