Jakarta, AktualNews -27 tahun lepas dari ABRI, Polri masih diuji. Tagar #ReformasiPolisiRiwayatmuKini kembali viral. Bukan benci, tapi kecewa. Publik menuntut 3 hal di 2026: Pelayanan cepat, Berantas oknum, Jaga netralitas.
Apabila Kapolri klaim sudah ada "Polisi RW", layanan online, dan pendidikan HAM. Namun, kenyataan di lapangan, kepercayaan harus dijemput lewat aksi nyata, bukan slogan.
Polri yang Presisi yang Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan sudah sejauh mana dilaksanakan sejak 2021?
Wacana evaluasi reformasi Polri kembali menguat di pertengahan 2026. Dimana masyarakat luas menyorot 3 isu utama: kualitas pelayanan publik digital, penindakan tegas terhadap oknum, dan netralitas institusi.
Di sisi lain, Polri terus mendorong program "Polisi RW", integrasi layanan online, dan kurikulum pendidikan berbasis HAM.
"Kepercayaan publik adalah pekerjaan rumah terbesar. Itu hanya bisa dibangun dengan konsistensi dan transparansi," ujar Hans SW, pengamat kepolisian pada Selasa (14/7) malam di Jakarta.
BACA JUGA:Sarilan M Ali Wakil Rektor II UMUKA Apresiasi Komitmen Presiden Prabowo Berantas Korupsi
Menurut Hans, lebih 27 tahun reformasi ternyata pertanyaannya masih sama, yaitu pertama apakah apabila membuat laporan cepat ditangani? Kedua, apakah oknum ditindak tegas? Ketiga, apakah selama menjalankan tugas tetap berlaku netral?
Menurut Hans, beberapa program sudah ada seperti Polisi RW, SKCK online, kesempatan melaksanakan pendidikan HAM. Hanya saja menurut Hans lebih lanjut tinggal bukti di lapangan.
Pengamat kepolisian satu ini menilai bahwa kepercayaan itu mahal dan sangat berharga. Sekali retak, susah diperbaiki.
Setelah kejadian oknum kepolisian dalam program MBG yang dianggap merugikan negara, maka publik melakukan justifikasi kepada lembaga tempat berasal sang oknum tadi.
Di tengah tantangan zaman digital 2026, Polri seharusnya fokus pada 3 pilar utama: Pelayanan, Profesionalisme, dan Kepercayaan Publik. Menurut Hans,program nyata yang berjalan:
1. Pelayanan Mudah: Perluasan SIM, SKCK, dan SPKT Online agar masyarakat tidak perlu antre.
2. Hadir di Tengah Masyarakat: Program "Polisi RW" dan "Bhabinkamtibmas" jadi garda terdepan menyelesaikan masalah warga.
3. SDM Unggul: Pendidikan di Akpol & Lemdiklat kini diperkuat materi HAM, anti-korupsi, dan komunikasi publik.