Massa aksi juga menyinggung bahwa proyek tersebut berlangsung pada masa kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi dan mantan Kepala Dinas Kesehatan Alwi Mujahit Hasibuan, yang sebelumnya terseret kasus korupsi dana Covid-19.
Desak KPK Usut Menyeluruh
Dalam aksinya, PWDPI menegaskan agar KPK tidak hanya fokus pada kasus proyek jalan di Mandailing Natal, tetapi juga mengusut seluruh proyek di Dinas Kesehatan Sumut periode 2022–2024 yang diduga bermasalah.
“Kami mendesak KPK mengusut tuntas semua proyek yang terindikasi korupsi. Kembalikan uang rakyat Sumatera Utara!” seru massa secara serempak.
Aksi ditutup dengan tuntutan agar seluruh pihak yang terlibat segera diproses hukum serta kerugian negara dapat dipulihkan.***