“Kalau camat menolak, laporkan saja ke kami. Ini soal keamanan dan masa depan generasi kita,” katanya.
Rapat tersebut menjadi perhatian penting bagi Komisi I dalam memastikan fungsi penegakan perda dan ketertiban umum di Simalungun berjalan efektif, sekaligus menjadi bagian dari evaluasi anggaran Satpol PP untuk tahun 2026.***