BACA JUGA:HGU PTPN di Siantar Harus Diserahkan Kepada Mayarakat, Pertemuan “Memanas
Gelombang unjukrasa ketiga digelar Aksi Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat se Kota Pematangsiantar yang menyuarakan aspirasi, bubarkan DPR RI, sahkan RUU perampasan asset serta kembalikan fungsi TNI dan Polri sebagai pengayom masyarakat.
Selanjutnya, Ketua DPRD Siantar Timbul Marganda Lingga bersedia menandatangtani fakta intergritas.
Sedangkan fakta integritas yang ditandatangtani Walikota Wesly Silalahi, membatalkan segala kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat kota Siantar, memprioritaskan pembangunan renovasi Pasar Horas dan menghentikan pembangunan kantor DPRD Siantar terkahir serta membatalkan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 1000 persen yang memberatkan masyarakat
Pada saat itu, sempat disuarakan nama anggota DPRD Siantar Robin Manurung dari Fraksi NasDem yang sempat melakukan pemukulan kepada mahasiswa saat menggelar unjukrasa tentang penolakan RUU TNI.
“Anggota DPRD yang melakukan pemukulan kepada mahasiswa saat berunjukrasa itu sangat tidak pantas menjadi wakil rakyat karena menunjukkan arogansi,” kata pengunjukrasa.
Terkait dengan itu, Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD DPRD Siantar, Ramses Manurung mengatakan, terkait dengan laporan terhadap Robin manurung itu sudah dicabut tertanggal 10 Agustus 2025 lalu. Sehingga, mahasiswa berkali-kali meneriakan nama Robin Manurung yang tidak hadir menerima unjukrasa tersebut.
Gelombang unjukrasa terakhir digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pematangsiantar-Simalungun, Ikatakan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pematangsiantar-Simalungun dan Koalisi masyarakat Sipil di Pematangsiantar.
Fakta integritas yang diajukan kepada Ketua DPRD Siantar diantaranya, segera melakukan evaluasi atas tunjangan dan fasilitas anggota DPRD Siantar, menginformasikan gaji, tunjangan, dan fasilitas secara transparan dan menerapkan pola hidup sederhana dan tidak anti kritik.
Kemudian, Pansus DPRD agar mengevaluasi kenaikan NJOP 100 persen, serap aspirasi Driver Ojol dan Polres Siantar diminta untuk turun aktif ke Jalan Merdeka depan Pasar Hoars untuk mengantisipasi kemacetan lalulintas.
Usai penandatanganan fakta intergritas, pengunjukrasa dengan kepolisian terlibat aksi dorong-dorongan. Dan, saat hujan tiba-tiba mengguyur deras, terjadi lagi insiden massa yang sempat dihalau polisi anti huruhara berhasil mencopot pintu gerbang kantor DPRD Siantar. Dan, massa aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib.
Demikian juga dengan hampir seribuan massa yang tampak tertib menyaksikan unjukrasa sekitar Jalan H Adam Malik dan Lapangan H Adam Malik. Dan, meski sempat terjadi beberapa insiden, unjukrasa yang terdiri dari empat gelombang itu berlangsung aman dan kondusif.***