Jakarta, AktualNews-Ini pekerjaan DPD RI ,mewakili daerah kepala desa dan bukan DPR. Koreksi Tata Negara sejak perubahan UUD 45 sebanyak 4 kali tidak juga menyentuh kesetaraan DPD-RI dibilang sistem bikameral bukan dan dibilang sistem presidensil bukan juga , yang bukan bukan .
Amandemen UUD45 tidak jelas / abu-abu,kalau ada DPD-RI legislasi dibuat DPD-RI dan DPR itu namanya sistem bikameral /sistem 2 kamar tapi hingga saat ini tidak terwujud . Dan itu tidak ada dalam sistem presidensil UUD45 asli lebih baik DPD-RI dibubarkan batal demi hukum pun DPR bertentangan dengan uud45 asli founding father. Abuse of power terjadi penyalah gunaan kekuasaan oleh rejim Jokowi.
BACA JUGA:Jagalah Kelestarian Sejarah Budaya
Yang terjadi sentralisasi kekuasaan mirip kerajaan maka lebih baik kembali diambil alih kerajaan se Nusantara mengamankan kedaulatan laut dan kedaulatan negara, karena ada hubungannya dengan nilai ,budaya ,etika yang sedang dipermasalahkan publik di pemerintahan Jokowi , termasuk kepemilikan pertanahan akses tanah negara kerajaan Nusantara dan masyarakat adat Nusantara kembali pada kejayaannya Asean Poros Maritim Dunia hadapi laut China Selatan ketika dominasi AS runtuh , China tak patuhi peraturan internasional )LCS Beijing berdalih Hak bersejarah maka kamipun berdalih Hak bersejarah yang sama berdasarkan sejarah maritim , neo Asean ke Dunia Baru .
Kesetaraan Gender Konsep Dasar Dunia Baru Laporan Dunia Pembangunan Manusia 1999 ke program 17 SDGs yang disepakati dunia memerangi kemiskinan ekstrim ,pangan akibat pandemi dan perubahan iklim .
Merujuk Deklarasi Perempuan Asean 2015 dalam Pengambilan Keputusan untuk Perubahan melibatkan semua pihak sipil society.
BACA JUGA:Mengapa Bung Tomo Dipenjara Oleh Rezim Orde Baru Begini Sejarah Singkatnya
Asean yang terpolarisasi sekarang ini menginginkan sentralisasi Asean.
Piagam Asean menyatakan ; "Kami adalah Rakyat Asean" ,sejarahnya Indonesia Soko Guru ASEAN, ketika PBB tak berfungsi kini maka ASeAN diakui sekjen Antonio.guterres kunci Persatuan Dunia ,epycentrum perdamaian dunia bagi stabilitas pertumbuhan ekonomi dunia .
RA Berar Fathia
Eksekutif
Indonesia Satu. ***