Jakarta, AktualNews - Untuk menjamin netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjelang Pemilihan Umum 2024 terus terjaga, Pusat Penerangan TNI Bersama dengan Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII) menggelar kegiatan dialog bertema : Netralitas TNI pada Pemilu 2024 di Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, (Rabu 10/1/2024). Kegiatan ini menuai apresiasi dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha TIK Nasional Ir. Soegiharto Santoso, SH yang ikut hadir pada kegiatan ini.
Peserta yang hadir pada kegiatan dialog ini dari kalangan pakar IT dan Komunikasi, para Kadispen Angkatan, dan para Perwira Puspen TNI.
Menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks dan dinamika situasi yang setiap saat berkembang, serta TNI dihadapkan dengan tahun politik 2024, Kapuspen TNI Mayjen TNI Dr. R. Nugraha Gumilar, M.Sc., menggagas kegiatan dialog ini dan mengundang Asintel Panglima TNI, Dansatsiber TNI, narasumber Andi Budimansyah Ketua Umum Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII) dan Prof. Dr. Ir. Richardus Eko Indrajit, MSc., MBA., MPhil., MA tokoh pendidikan dan pakar teknologi informatika yang kini menjabat Rektor Universitas Pradita.
Kapuspen TNI Nugraha Gumilar mengatakan, dalam program 100 hari kerjanya, Puspen TNI mendukung penuh konsep TNI PRIMA (Profesional, Responsif, Integratif, Modern dan Adaptif). Puspen TNI menjadi pusat penerangan yang profesional dan menguasai serta mengendalikan informasi untuk kepentingan pencapaian tugas pokok TNI.
“Pada dialog ini kolaborasi Penerangan TNI dan FTII diperlukan untuk meminimalisir berita negatif dengan harapan menciptakan Pemilu 2024 yang damai agar NKRI tetap utuh,” ujar Kapuspen TNI.
Ia juga menjelaskan, isu yang berkembang saat ini adalah memecah belah persatuan dan kesatuan dengan upaya mengadu domba TNI dan rakyat, membangun opini, sehingga Netizen meragukan netralitas TNI pada Pemilu 2024. “Masyarakat jangan ragu, TNI yang PRIMA lahir dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. TNI garda terdepan bersama rakyat menjaga keutuhan NKRI,” tegasnya.
Ia menambahkan, Panglima TNI telah menegaskan mengenai TNI aktif dan keluarganya berkomitmen menjaga netralitas untuk menciptakan Pemilu Damai 2024.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) Soegiharto Santoso yang akrab disapa Hoky mengatakan, upaya TNI terus menjaga dan menjamin netralitas di tahun politik 2024 patut diapresiasi. Hoky yakin TNI pasti netral di Pemilu 2024.
“Pernyataan purnawirawan mantan petinggi TNI yang menilai TNI tidak netral adalah pernyataan yang keliru. Itu bisa memicu persepsi negatif. Karena secara kelembagaan dan aturan yang ada, sudah pasti TNI netral. Jika ada oknum atau peristiwa kasuistis yang seolah tidak netral, tentunya tidak bisa digeneralisasi TNI tidak netral,” ujar Hoky yang juga merupakan wartawan senior serta salah satu pendiri LSP Pers Indonesia.
BACA JUGA:Suta Widhya: Kalau Anies tetap diperiksa, Jokowi Juga Diperiksa, Bisa Geger Negeri Wakanda?
Hoky juga berharap para tokoh berpengaruh di negeri ini tidak berkomentar buruk terkait hal apapun yang dapat merusak citra Lembaga Pemerintahan dan institusi karena persoalan politik. “Rakyat jangan diperhadapkan dengan institusi untuk kepentingan politik,” tegasnya.
Hoky juga menyampaikan APTIKNAS mempunyai jaringan DPD dari Aceh hingga Papua sehingga dapat pula melakukan kolaborasi antara TNI dengan APTIKNAS di bidang teknologi, informasi dan komunikasi (TIK). “Sekjen kami pak Fanky Christian sangat aktif melakukan berbagai kegiatan di bidang TIK. Termasuk setiap minggu melakukan webinar yang berkaitan dengan TIK. Sehingga hal inipun dapat dikolaborasikan dengan pihak Puspen TNI,” terangnya.
Hoky yang juga menjabat sebagai Waketum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) menambahkan, SPRI mempunyai jaringan media di berbagai daerah siap menjalin kerjasama untuk membantu menayangkan pemberitaan kegiatan-kegiatan TNI. Hal itu perlu dilakukan agar saat penelusuran terkait kegiatan TNI, maka akan semakin baik dan semakin banyak diketahui public.
BACA JUGA:Kasus Korupsi Ma’had UIN Sumut, Mantan Kepala Pusbangnis dan Stafnya Dituntut 6,5 Tahun
“Sebab secara algoritma pencarian data di mesin pencarian Google mengambil informasi dengan kata kunci TNI akan banyak bermunculan jika semakin banyak ditayangkan pemberitaannya,” pungkas Hoky.