Perlu Klarifikasi Kebenaran Dugaan Pinjaman Siluman Tidak Tercatat

Jakarta, AktualNews- Pihak Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) beberapa waktu  saat dilantik dalam Kabinet usai 20 Oktober 2024 mengungkapkan adanya pinjaman tersembunyi pada era pemerintahan Jokowi. Hal ini diungkapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, sebagai bagian dari evaluasi pemerintahan era Jokowi.

Rachmat Pambudy menyatakan bahwa ada beberapa target pembangunan yang tidak tercapai selama pemerintahan Jokowi, yang mungkin terkait dengan pinjaman tersembunyi tersebut. Namun, informasi lebih lanjut tentang pinjaman tersembunyi ini masih perlu diklarifikasi.

BACA JUGA:Pemkab Simalungun Tolak Tawaran Pinjaman Rp5 Triliun

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintahan Jokowi telah melakukan berbagai kebijakan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Beberapa kebijakan tersebut meliputi:

- Program Kartu Prakerja : untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja

- Reformasi Struktural: untuk meningkatkan iklim investasi dan daya saing ekonomi

- Investasi Infrastruktur : untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat

- Akses Pembiayaan UMKM :untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah terpencil

Pengungkapan pinjaman tersembunyi ini mungkin berdampak pada pemerintahan Prabowo yang baru saja dilantik. Namun, perlu informasi lebih lanjut untuk memahami implikasi dan dampaknya terhadap kebijakan ekonomi Indonesia ke depan.

BACA JUGA:Pemkab Simalungun Tolak Tawaran Pinjaman Rp5 Triliun

Sudah sepuluh bulan sinyalemen Kepala Bappenas ini nyaris tidak terdengar. Kemana isu tersebut akhirnya?***