SDN Pangkat 1 Beri Klarifikasi Terkait Iuran Pembelian Rak Sepatu untuk Siswa

Tangerang, AktualNews - Pihak SDN Pangkat 1 akhirnya angkat bicara menanggapi kabar yang beredar di kalangan wali murid dan group Whatsaap,  terkait adanya iuran untuk pembelian rak sepatu dikelas 1, Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Kepala SDN Pangkat Sukamto, S.pd, dalam pertemuan bersama awak media dan perwakilan orang tua murid pada Jumat (24/7/2025).

Menurut Paguyuban walimurid, iuran tersebut sebenarnya bersifat sukarela dan bukan merupakan kewajiban mutlak bagi seluruh wali murid. “Kami tegaskan, iuran untuk pembelian rak sepatu tidak bersifat memaksa. Ini murni hasil musyawarah bersama dengan para wali murid dan pihak sekolah dengan kelengkapan sarana kebersihan untuk anak-anak,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebutuhan rak sepatu untuk siswa memang inisiatif dari para wali murid mengingat jika di musim penghujan tanah yang menempel di sepatu berserakan di lantai kelas, Pihak wali murid kemudian mengusulkan pengadaan rak secara swadaya agar proses belajar mengajar berjalan lebih nyaman dan tertata.

“Seluruh dana yang terkumpul akan diumumkan secara transparan dan pembelian langsung kami yang beli, Bagi wali murid yang berhalangan atau keberatan tidak akan ada Pemaksaan kok,” tambah wali murid yang namanya tidak mau di publikasikan.

BACA JUGA:TMMD ke-125 Kodim 0623/Cilegon di Cikerei Berjalan Lancar, Progres Fisik Capai 25 Persen

Sementara itu, Kepala SDN Pangkat 1 Sukamto, S.pd, juga membenarkan bahwa keputusan pengumpulan iuran sudah melalui kesepakatan bersama antar wali murid “Kami sudah diskusikan sebelumnya dalam rapat dengan wali murid,tidak ada paksaan. Bahkan jika memang ada yang keberatan atau mengalami kendala, kami siap membantu mencarikan solusi lain,” katanya.

Beberapa wali murid yang hadir menyambut baik klarifikasi dari pihak sekolah dan berharap seluruh proses belajar mengajar dikelas dapat berjalan tanpa terganggu oleh isu tak sedap dari luar.

Pihak SDN Pangkat 1 mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu yang tidak benar dan selalu mengedepankan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan di lingkungan sekolah.***