BNPB Fasilitasi Kesiapsiagaan Antisipasi Bahaya Gempa dan Tsunami Jelang MotoGP Mandalika 2024

BNPB Fasilitasi Kesiapsiagaan Antisipasi Bahaya Gempa dan Tsunami Jelang MotoGP Mandalika 2024

--

Kota Mataram, AktualNews – BNPB memfasilitasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk kesiapsiagaan menghadapi bahaya gempa bumi dan tsunami. Hal tersebut dilakukan melalui gladi ruang atau TTX jelang kompetisi balap internasional MotoGP pada 27-29 September 2024 di Sirkuit Mandalika.  

TTX atau _table top exercise_ yang digelar di Kota Mataram, NTB, pada hari ini, Selasa (24/9), memperkuat persiapan para pemangku kepentingan, khususnya dalam mengantisipasi bahaya geologi. Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dr. Raditya Jati mengatakan, kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman gempa bumi, tsunami di Pulau Lombok, khususnya di (Kawasan Ekonomi Khusus) KEK Mandalika. 

“Apalagi, dalam waktu dekat akan diselenggarakannya MotoGP pada tanggal 27-29 September 2024 yang akan dihadiri kurang lebih dari 70.000 penonton,” ujar Deputi di hadapan para pelaku TTX dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, dan lembaga usaha terkait.  

Pelaksanaan TTX ini bertujuan, di antaranya, untuk meningkatkan pemahaman bersama mengenai pentingnya informasi terkait kebencanaan dan komunikasi terpadu dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2024. 

“Memperjelas serta menyepakati mekanisme dan prosedur evakuasi, termasuk lokasi atau tempat evakuasi sementara untuk seluruh peserta, termasuk penyandang disabilitas,” tambah Raditya.

BACA JUGA:Liga 2; PSMS Medan Menang 4-1 Atas Persikabo 1973

Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB juga mengingatkan potensi gempa megathrust di selatan Lombok, serta kejadian gempa yang terjadi pada 2018. Ia meminta BPBD di wilayah NTB selalu responsif, adaptif, antisipatif dan menempatkan keselamatan rakyat di atas segalanya.  

Dalam membangun kesiapsiagaan, Raditya menegaskan adanya koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan, seperti BPBD, TNI, Polri, Basarnas, BMKG, dan pemangku kepentingan lainnya.

Melalui simulasi berbasis diskusi, TTX membantu mengidentifikasi kelemahan dalam rencana kontingensi, prosedur operasional standar (SOP), serta rantai komando dalam situasi darurat. 

Upaya kesiapsiagaan ini tidak terlepas dari catatan historis gempa bumi merusak dan tsunami di wilayah NTB dan sekitarnya, di antaranya pada 1815, 1818, 1917.***

Sumber: