Dpp Larm-Gak bersama Gerakan Masyarakat Riau Indonesia Desak KPK Ambil Alih Kasus Bansos Siak Periode 2014
Surabaya, Aktual News - Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Advokasi Rakyat Merdeka Gerakan Anti Korupsi (Larm-Gak) bersama masyrakat dan mahasiswa yang tergabung dalam kesatuan Gerakan Masyarakat Riau Indonesia Anti Korupsi dalam waktu dekat akan melaksanakan aksi demotnrasi di Ibu kota Jakarta tepat nya di kantor Komisi Pembratasan Korupsi (KPK) RI untuk meminta segera mengambil alih dugaan kasus korupsi bansos kabupaten Siak yang sekarang ditangani Kejati Riau yang dinilai takut kepada penguasa, (10/9/2021). Penegasan ini disampaikan Adi Putra (Anggota DPP LARM-GAK) kepada media, kami bagian dari masyrakat dan mahasiswa Riau akan melaksanakan aksi demo atas dugaan kasus korupsi penyelewengan serta penyalah gunaan anggaran dan batuan sosial (bansos) di Kabupaten Siak tahun anggran 2014-2019 sebesar RP56,7 miliar massa periode bapati siak Drs. Samsuar yang sekarang menjadi Gubernur Riau, kami prihatin dengan kondisi hari ini dan melihat masyarakat sudah ragu pada eksitensi lembaga hukum di daerah seperti Kejati Riau yang kami nilai masih tebang pilih dalam mengusut sampai tuntas kasus ini. Oleh karna itu kita meminta ketegasan (KPK) RI untuk supervise terhadap kasus ini. Ditambah Adi Putra bahwa propinsi Riau sudah darurat korupsi, apalagi kasus ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh kejati Riau yang diduga kuat melibatkan Gubernur Riau Drs.Samsuar. Ironisnya sampai hari ini Kejati Riau terkesan tidak berani memeriksa Gubernur Riau atas dugaan keterlibatannya sewaktu menjadi Bupati Siak tahun 2014-2019, penangan kasus tersebut tidak cukup hanya sampai bawahan Bupati saja dipembahasan anggaran Bupati massa itu pasti tahu kemana dan bansos itu diberikan, imbuh Adi Putra (Anggota DPP LARM-GAK) yang sekaligus sebagai ketua Gerakan Masyarakat Riau Indonesia Anti Korupsi. [Red/Akt-21/Redho Fitriyadi] Aktual News
Sumber:
