Maluku, Aktual News-Meski pun sebelumnya pihak keamanan sempat memprediksi adanya potensi kerawanan dalam pemilihan umum kepala daerah/wakil kepala daerah (pilkada) pada beberapa daerah antara lain di Maluku, akan tetapi ternyata di sana prediksi itu tidak sepenuhnya benar, sebagaimana terbukti acara pencoblosan berakhir dengan tertib dan aman tanpa ada sesuatu gangguan atau hambatan.
Malam hari Rabu (9/12) itu juga atau hanya selang beberapa saat selesainya acara pemungutan suara pilkada 2020 pada masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Maluku, ada Lembaga Survey yang sudah merilis hasil Hitung Cepat (Quick Count) dengan menampilkan pasangan-pasangan calon yang diprediksi tampil sebagai pemenang kontestasi.
Seperti diketahui, khusus di Maluku, pilkada tahun 2020 ini di hanya diselenggarakan pada 4 daerah kabupaten, yaitu : Maluku Barat Daya (MBD) di Tiakur, Buru Selatan di Namrole, Seram Bagian Timur (SBT) di Bula dan Kepulauan Aru di Dobo.
Menariknya, lebih khusus lagi di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), walau pun pada saat rilis hasil Quick Count itu jumlah perolehan suara baru terhimpun sebesar 48 %, namun salah satu pasangan calon sudah buru-buru mengakui kekalahan dan juga menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan salah satu pasangan calon yang lain.
Menanggapi kabar ini, seperti telah diberitakan media ini sebelumnya (Baca Berita : “Di Maluku Kecuali SBT Masih Debatabel, Paslon Usungan PDIP Dkk Unggul di 3 Daerah”, edisi 11/12), salah satu Pemerhati Politik di Ambon menghimbau jangan terburu-buru mengklaim seakan-akan sudah memenangkan kontestasi, jangan sampai belakangan terjadi arus balik malah memicu kepanikan akhirnya mendorong timbulnya reaksi-reaksi yang tidak sportif.
Jauh lebih baik, katanya, semua pihak mengikuti hasil real-count oleh KPU, bahkan lebih baik lagi menunggu saja hasil Penetapan dari Rapat Pleno KPU Kabupaten, karena seringkali juga ada kekeliruan dalam hitung cepat atau Quick Qount apalagi pada saat itu suara terhimpun baru 48%.
Nah, hasil Real Count secara nasional ditayangkan pada website KPURI melalui “Menu Hitung Suara”, yaitu dari data yang dikirim oleh masing-masing Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Data ini dikirim dalam bentuk hasil foto formulir Model C.Hasil-KWK oleh masing-masing KPPS ke dalam “Sirekap” KPU, dan dapat diakses tiap saat bilamana dibutuhkan.
Ternyata, walau pun sudah cukup tersedia ruang kemudahan tinggal saja masing-masing KPPS mengirimkan hasil foto Form Model C.Hasil-KWK dengan kata lain tidak butuh scanning dll yang lazimnya tidak mudah, tetapi kebijakan ini terkesan tidak banyak membantu.
Sebagaimana terbukti sampai hari ke-4 pasca pemungutan suara pada hari Minggu (13/12), setoran data dari ke-4 Kabupaten rata-rata belum mencapai 15 % TPS. Maluku Barat Daya baru 28 dari 199 TPS atau 14,07 %, Buru Selatan hanya 24 dari 201 TPS atau 11,4 %, Seram Bagian Timur (SBT) 41 dari 337 TPS atau 12,17 % bahkan lebih apes lagi dari Kepulauan Aru hanya baru 11 dari 251 TPS atau hanya 4,38 %.
Bahkan selanjutnya sampai kemarin hari Kamis (17/12) pada siang hari pkl 11:45 WIB walau pun sudah lampau 8 (delapan) hari, hanya dari Buru Selatan saja yang sudah mencapai 115 dari 201 TPS atau 57,21 % dan Kepulauan Aru 131 dari 251 TPS atau 52,19 %, sedangkan MBD hanya 88 dari 199 TPS atau 44,22 % bahkan SBT baru 121 dari 337 TPS atau 35,91 %.
Berdasarkan jumlah suara dikirim oleh KPPS-KPPS pada masing-masing Kabupaten itu, di MBD unggul pasangan calon nomor urut 2 Noach/Kilikily dengan raihan suara 13.111 atau 62,1 % dan Buru Selatan diungguli pasangan calon nomor urut 3 Soulissa/Selsily 9.915 suara atau 42,1 % sedangkan Kepulauan Aru pasangan calon nomor urut 1 Gonga/Sogalrey 14.022 suara atau 54,4 % dan SBT sementara masih diungguli oleh oleh pasangan calon nomor urut 1 Keliobas/ Rumalutur dengan meraih 9.354 suara atau 38,4 %.
Tetapi terkait keterlambatan data dari KPPS yang sudah lampau seminggu masih ada yang belum capai 40%, menurut Pengamat Politik yang meminta namanya tak usah dimediakan itu tidak lain gara-gara hambatan komunikasi. Sejumlah desa di daerah ini, tandasnya, belum terjangkau signal internet maka oleh karena itu tentu saja mempersulit pengiriman foto Form C-Hasil.KWK dari KPPS. Menurutnya, salah satu contoh, sampai saat ini sebagian warga masyarakat di Pulau Wetar MBD masih sering mengeluh gara-gara desanya belum terjangkau jaringan internet. Sebagian yang sudah terjangkau pun harus datang ke pesisir pantai bila ingin melakukan komunikasi keluar.
Kondisi faktual ini menurut dia diharapkan membuka pikiran para pembuat kebijakan di negeri ini agar jangan lagi menunda-nunda kebijakan pengembangan sarana telekomunikasi di sana, apalagi di Kabupaten MBD, Kepulauan Tanimbar dan Kepulauan Aru yang justru merupakan daerah terluar atau yang lazim disebut dengan istilah “halaman depan NKRI”.[ Red/Akt-13 ]
