Praktisi Hukum Ibukota Dorong Kapolda Maluku Usut  Penerbitan Hak/SHM pada E-986 Di Ambon (Bagian Ke-1)

Seperti telah diberitakan media ini sebelumnya pada edisi 20/3 (Baca Berita : “Tanah Eigendom Diduga Dimanipulir, Kapolda Maluku Didesak Segera Usut”), seorang PNS/ASN Pem-Prov Maluku, Tapmonia Tuasikal SE, mendesak Kapolda Maluku, Irjen Pol Drs Badarudin Djafar agar mengusut Kakanwil ATR/BPN Provinsi Maluku bersama Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon. Desakan ini berangkat dari serangkaian fakta tentang adanya beberapa hak-milik diterbitkan Kakanwil ATR/BPN Maluku melalui keputusan pemberian hak milik atas tanah, kemudian hak-hak itu didaftarkan dan diterbitkan sertifikat hak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon padahal penerbitan mau pun pendaftaran hak-hak itu hingga penerbitan sertifikat dilakukan pada saat obyeknya sedang dalam sengketa. Selain itu, ada juga hak milik yang diberikan bukan pada para Petani Bekas Penggarap dan lain-lain malah sebagiannya dengan luas lahan yang jauh melampaui 2 hektar. Sebagai pengembangan berita ini, maka pada siang hari Kamis (23/7), media ini mencoba memintai pendapat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini, melalui serangkaian Wawancara Eksklusif. Agar hasil wawancara ini bisa pula dinikmati oleh khalayak, maka berikut akan disajikan dalam bentuk “tanya-jawab”. TANYA (T) : Dikabarkan, di Kota Ambon ada sejumlah persil tanah bekas hak barat berstatus eigendom yang diklaim seakan-akan tanah negara. Apakah komentar anda tentang hal ini ? JAWAB (J) : Tanah eigendom memang dapat dijumpai di berbagai daerah, apalagi di Kota Ambon yang konon dahulu sempat dijadikan pusat kegiatan VOC sebelum beralih ke Batavia pada zaman Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Nah, sesuatu persil tanah eigendom bila diklaim sebagai “tanah negara”, berarti tanah itu merupakan produk penghapusan atau likwidasi tanah-tanah partikelir berdasarkan UU No. 1 tahun 1958 yang menentukan penghapusan hak-hak atas setiap tanah partikelir. T : Apakah dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1958 itu semua tanah eigendom di negeri ini secara otomatis sudah terhapus dan beralih statusnya menjadi tanah negara tanpa kecuali ? J : Tidak juga, sebab sebagaimana terbukti ada sejumlah persil eigendom yang sampai sekarang tetap berada dalam penguasaan pemilik-asal atau ahli-waris atau anak-cucu Pemilik-Asal masing-masing persil. Salah satu contoh di Kota Ambon sendiri, misalnya salah satu tanah Eigendom di Desa Poka Ambon milik almarhum Benjamin Jacob Huwae yang sampai sekarang tetap dikuasai keturunan ahliwarisnya sebagai ahliwaris pengganti atau ‘plaatsvervulling’. T : Kira-kira bagaimana membuktikan sesuatu persil tanah eigendom sudah kena likwidasi hingga berubah statusnya menjadi “tanah negara” ? J : UU Nomor 1 tahun 1958 menentukan persil eigendom yang dihapus atau dilikwidasi itu diatur dengan Keputusan Menteri Agraria dan kepada setiap Pemilik-Asal diberikan ganti-rugi apakah berupa sebagian dari tanah itu atau sejumlah uang yang juga diatur dengan Keputusan Menteri, sebaliknya, Pemilik-Asal dibebani kewajiban menyerahkan surat-surat yang berhubungan dengan tanah itu kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk bahkan diancam pidana bila menghalang-halangi. Artinya, apabila ada sesuatu tuntutan pembuktian tentang sesuatu persil eigendom benar-benar telah dilikwidasi saat berlakunya UU No. 1 tahun 1958, maka setidak-tidaknya pejabat-pejabat agraria berwenang harus dapat menunjukan bukti-bukti itu, setidak-tidaknya Grosse Acta dan Meetbriefyang diambil sesuai perintah UU dari Pemilik-Asal saat hak itu dihapus, dilengkapi bukti-bukti lainnya. Bukti-bukti lain itu setidak-tidaknya meliputi : Keputusan Menteri tentang Penetapan Pencabutan Hak serta Keputusan tentang Penetapan Ganti-Rugi dan Bukti Pembayaran atau Pemberian Ganti-Rugi. Kalau ganti-rugi itu hanya berupa sebagian dari tanahnya maka buktinya berupa Berita-Acara dan bila diberikan dalam bentuk uang maka buktinya terdiri dari Berita Acara dilengkapi Kwitansi. T : Apa komentar anda apabila ternyata sesuatu persil bekas eigendom selama ini diklaim sebagai tanah negara tetapi ternyata pejabat-pejabat instansi agraria/pertanahan tidak dapat menunjukan sesuatu bukti seperti yang anda sebutkan tadi.

Munir Achmad Aktual News

Foto : SORAYA