Gara-gara Aktivitas Penambangan, Banjir Genangi Pemukiman Penduduk di Taliabu

Kabar tentang bencana banjir di Pulau Taliabu diperoleh media ini dari Hin Dani, salah seorang warga Desa Tolong Kecamatan Lede di Pulau Taliabu. Dari kabar ini setidak-tidaknya terungkap dalam beberapa hari ini ada sejumlah Kali/Sungai di Pulau Taliabu yang meluap menerobos ke luar hingga menggenangi pemukiman penduduk. Bermula pada hari Sabtu (25/7) pkl 21:06 WIB dikiriminya (dua) buah video-rekaman banjir melalui aplikasi WhatsApp, susul kemudian pada esok harinya Minggu (26/7) dikiriminya lagi beberapa buah foto yang memperlihatkan luapan banjir yang menggenangi berbagai kawasan hingga menjangkau sejumlah lokasi pemukiman penduduk, antara lain di Desa Padang. Ke-2 video kirimannya ini juga dilengkapi sumber dengan sepenggal catatan yang berbunyi : “… ini foto Dusun Fangu Desa Tolong, ini keadaan air Fangu meluap”. Kemudian, pada salah satu foto lainnya juga disertai penggalan catatan yang berbunyi : “kejadian hari Jumat Sabtu tgl 25 26 bulan 7 2020. Air yang meluap dari Sungai Samada dan Sungai Fangu. Akibat hujan, namun kalau hanya hujan tidak sampai begini. Ini karena dampak dari pertambangan yang beroperasi di kepala air (= Hulu Sungai, red). Jumlah kerugian belum bisa diketahui soalnya saya belum bisa jangkau disebabkan semua akses jalan terputus”. Lebih lanjut dalam keterangan gambar pada salah satu foto kirimannya yang lain sumber ini antara lain juga menulis : “ini sungai Baloha meluap. Memang karena hujan, tapi disebabkan kepala air ( = Hulu Sungai, red) Baloha juga ada aktivitas penambangan”. Ternyata, kabar tentang bencana banjir beserta aneka-ragam dampaknya yang  menimpa warga ini juga dibenarkan Jamrudin S.Pd, seorng aktivis asal Taliabu yang selama ini dikenal ekstra-vokal menyuarakan kepentingan hukum warga malah sempat menyurati Kapolri (saat itu : Jenderal Tito Karnavian) pada bulan September 2019 lalu meminta perlindungan hukum gara-gara ada oknom-oknom Polri yang ditugaskan di Pos-PAM Polisi ikut-ikutan membackup PT Adidaya Tangguh melarang warga memasuki kebun/ladang miliknya untuk mengambil hasil produksi, antara lain Hi Sahlan dan La Fudi. Bahkan seperti diberitakan media ini sebelumnya (Baca Berita : “Dinilai Tidak Responsif, Jokowi Diminta Copot Menteri ESDM”, edisi 7/2) saking kesal gara-gara suratnya yang tidak mendapat respon, Jamrudin sempat meminta Presiden Jokowi mencopot Ir Tasrif Arif dari jabatannya sebagai Menteri ESDM karena dengan mengabaikan kewajibannya tidak memberikan respon atau jawaban atas surat itu justru membuktikan dia sesungguhnya tidak layak diberikan kepercayaan oleh negara untuk menduduki sesuatu jabatan sebagai pejabat publik apalagi sebagai Menteri yang memimpin suatu kementerian tekhnis. Menurut Jamrudin, kabar tentang bencana banjir yang melanda Pulau Taliabu itu memang benar-benar terjadi, demikian pula efeknya yang menimpa warga masyarakat. Selain menggenangi lahan perkebunan sampai pemukiman penduduk sejak berhari-hari lalu, kata Jamrudin, banjir dahsyat itu juga mengakibatkan sebuah jembatan rusak berat tidak dapat dimanfatkan lagi. Padahal jembatan ini sangat vital menghubungkan ke-2 kawasan, juga pembangunannya bukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah melainkan merupakan hasil usaha masyarakat sendiri secara swadaya. Sama halnya Hin Dani, maka menurut Jamrudin musibah banjir yang sekarang terjadi itu tidak lain gara-gara aktivitas penambangan di daerah hulu atau yang disebutnya “kepala air”. Banjir, katanya, turun dari daerah hulu di pedalaman membawa pohon-pohon berukuran besar sampai gabungan pelukan 3 (tiga) orang dewasa menerobos ke arah pesisir pantai melewati area pemukiman dan lahan-lahan perkebunan penduduk tanpa bisa dicegah, padahal peristiwa semacam ini tidak pernah terjadi dalam sejarah masyarakat di Pulau Taliabu sebelum masuknya aktivitas penambangan. Oleh karena itu, kata Jamrudin, sebagaimana usulan pihaknya yang sudah disampaikan sebelum ini kepada Menteri ESDM sampai Presiden dan Komisi VII DPR RI serta sejumlah pejabat instansi terkait, aktivitas penambangan PT Adidaya Tangguh harus segera dihentikan. Setidak-tidaknya sampai hak-hak warga atas tanah dan tanaman diselesaikan, diiringi pula hasil evaluasi tekhnis membuktikan kegiatan penambangan masih dapat dilanjutkan dengan jaminan penuh tidak akan terjadi lagi efek ekologis terutama banjir seperti yang sekarang sedang menghantui warga. [ Red/Akt-19 ]     Munir Achmad Aktual News

Sumber: