Menteri Bikin Statement Asbun, Reputasi Jokowi Bisa Tergerus

Ambon, Aktual News-Menteri-menteri kabinet dan kepala-kepala badan/lembaga negara sebagai pejabat-pejabat tinggi lainnya yang diangkat ansich berdasarkan otoritas Presiden sebagai Pembantu Presiden mestinya selalu menjaga tutur-kata mau pun sepak-terjangnya atau tindakan dalam keberadaannya sehari-hari jangan sampai malah berbalik menjadi pemicu timbulnya cibiran masyarakat. Sebab sesuatu komentar seseorang Menteri atau Pimpinan Lembaga Negara yang menimbulkan kontroversi di kalangan khalayak niscaya bakal menimbulkan cibiran dan hujatan yang bukan saja akan mempermalukan dirinya sendiri melainkan juga berpotensi merusak citra dan wibawa Presiden. Pandangan ini datang dari Bansa Angkotasan SH, salah seorang Pemerhati Hukum di Kota Ambon. Dia mengaku sempat mencatat statement kontroversial 2 (dua) orang Menteri yang baru dihamparkan ke laman publik beberapa hari lalu, yaitu : Menteri Hukum & HAM Yasona Laoli dalam kasus “Harun Masiku” dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam kasus “impor Bawang-Putih dari Cina”. Yasona Laoli pada pasca penangkapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dkk bersikeras mengatakan Harun Masiku Calon Anggota DPR RI dari PDIP Dapil Sum-Sel 1 ini sudah berada di Singapura sehari sebelum itu, Selasa (7/1), dan sampai pagi hari Rabu (8/1) itu belum kembali, demikian urai Angkotasan, begitu pula Syahrul Yasin Limpo pada hari Selasa (4/2) melalui pemberitaan media mengaku tidak akan ada impor bawang-putih karena stock dalam negeri masih aman untuk jangka waktu 2 (dua) bulan.   Dia lebih lanjut menyebutkan beberapa berita media yang menjadi rujukannya atas pernyataan-pernyataan kontroversial para pejabat tinggi negara ini, antara lain : sumsel_update edisi Kamis (16/1) dan Republika.co.idedisi Rabu (22/1) dalam kasus Harun Masiku kemudian Tempo.Co edisi Selasa (4/2) dan Investing.com edisi Senin (10/2) untuk kasus impor bawang putih. Beberapa penggalan berita itu, menurut dia, dibubuhi tanda kutip (“-“) yang berarti ditulis sesuai aslinya menurut apa yang diucapkan atau dituturkan. Ternyata, katanya menambahkan, baru 6 (enam) hari setelah keterangan Menteri Yasona, pada hari Rabu (22/1) Dirjen Imigrasi (saat itu : Irjen Ronny. F. Sompie) mengaku Masiku yang sekarang masuk DPO KPK ini sebenarnya sudah berada di Indonesia pada hari Selasa (7/1) atau dengan kata lain sehari sebelum OTT KPK, sama halnya keterangan Menteri Syahrul, baru selang 6 (enam) hari pula pada hari Senin (10/2) Dirjen Holtikultura Kementerian Pertanian Anton Prihastono, mengatakan telah diterbitkannya izin impor 103 ribu ton bawang-putih dari Cina. Padahal, tandasnya, dalam soal bawang-putih misalnya, jika benar terdapat stock aman hingga 2 (dua) bulan, maka idealnya izin impor tidak perlu terburu-buru melainkan ditunda saja dulu minimal setelah selang 1 (satu) bulan sambil menunggu “krisis wabah crona di cina” benar-benar sudah reda, apalagi diketahui penularannya begitu cepat dan sudah banyak memakan korban jiwa. Menjadi lebih ironis lagi adalah soal impor bawang-putih, katanya, karena ketika Menteri Syahrul mengemukakan keterangannya yang mengaku stock bawang putih dalam negeri masih aman saat itu Dirjen Anton Prihastono sendiri ikut-ikutan memberikan penguatan dengan mengemukakan serangkaian argumentasinya mengatakan akan ada panen-besar bawang-putih pada bulan Maret 2020 nanti pada beberapa daerah antara lain : Temanggung, Malang dan Probolinggo. Tetapi memang agak beda dengan keterangan Syahrul yang kelihatannya tak banyak menarik perhatian publik atau cepat saja dilupakan orang, kata dia, sebaliknya keterangan Yasona justru memicu polemik berkepanjangan hingga memantul ke mana-mana bahkan dijadikan tema bahasan khusus pada beberapa stasiun TV. Ditanyakan apakah mungkin para Menteri ini tidak memahami keterangannya yang kontroversial seperti ini bisa merusak kredibilitas kepemimpinan Presiden Jokowi, menurut Angkotasan, tentu tidak. Mereka, kata dia, adalah politisi senior dengan basis intelektual cukup, tentu memahami benar apa konsekwensi mau pun imbasnya yang niscaya bisa saja membias hingga menggerogoti kepemimpinan Jokowi dan mengakibatkan citranya tergerus dimata khalayak ramai. Pejabat-pejabat pemerintahan seperti ini menurutnya kurang tepat dipertahankan, karena suatu keterangan yang “asbun”, bisa memicu kepanikan luas gara-gara sesuatu statementnya yang simpang-siur. Dia berharap, Jokowi mau melakukan evaluasi dan menggantikan figur-figur Menteri seperti ini dengan figur lain yang lebih arif dan bijaksana. Bila jabatan Menteri atau Pejabat Tinggi suatu Lembaga/Badan Negara menjadi jatah par-pol tertentu tetapi ternyata orangnya tidak memiliki kearifan dalam menunaikan tugas, mungkin jauh lebih baik Pimpinan Parpol diminta mengusung seseorang figur baru yang lebih kapabel. [ Red/Akt-13 ]