Aktivis Sesalkan Prosedur Bertamu di Balai-Rakyat Senayan

Jakarta, Aktual News-Keanggotaan DPR RI dan DPRD biasanya dengan bangga menyebut dirinya “wakil rakyat” tetapi kalau mau ditemui saja sudah dipersulit dengan aneka-ragam prosedur yang juga terasa sangat berkelit-belit, tentu sampai dunia kiamat sekali pun tidak bisa sepenuhnya menunaikan fungsi perwakilan rakyat tersebut. Sebaliknya, statusnya sebagai anggota DPR atau DPRD yang diperoleh dari “suara rakyat” hanya bisa dijadikan sebagai obyek gagah-gagahan belaka atau obyek untuk menuntut dihormati dengan sebutan “Yang Terhormat” tidak soal apakah orang yang dihadapinya itu seorang anak balita atau mungkin seseorang yang sudah berusia uzur, sedangkan segala fasilitas yang diberikan oleh negara/daerah dari pembelanjaan anggaran yang dibebankan kepada rakyat hanya dijadikan sekedar sarana mengais peluang-peluang tertentu bagi dirinya atau kaum-kerabat atau kroni-kroninya saja. Apalagi berkenaan “era keterbukaan” sekarang, seyogianya pimpinan dan para anggota DPR atau pun DPRD sudah harus mulai belajar membuka diri menerima kedatangan warga dengan prosedur yang sesederhana mungkin. Sebagai contoh, bagi seseorang tamu/pengunjung misalnya, kalau pada Pos Depan di pintu gerbang masuk Kompleks MPR/DPR/DPD di Senayan sudah diminta menyerahkan KTP atau Bukti-Diri, maka petugas-petugas pada Pos Pemeriksaan di dalam Gedung Nusantara I jangan lagi meminta KTP atau Bukti-Diri melainkan sudah cukup dengan memperlihatkan Kartu-Kunjungan yang didapat dari Petugas di Pos Gerbong Depan. Jika kembali diminta KTP atau Bukti-Diri, seseorang warga Desa yang datang ke Senayan dengan harapan akan mengajukan sesuatu kepentingannya mau tak mau harus kembali sambil mengelus dada, karena tidak banyak orang desa memiliki bukti-diri lain (misalnya : SIM), kecuali KTP. Dikatakan, kedatangannya ke Senayan hari itu bersama beberapa orang lain, antara lain terdapat 2 (dua) orang advokat bersama seorang rekannya yang sama-sama datang dari Maluku Utara, Hendra Timbuleng. Kedatangannya pada saat itu bermaksud menemui Ketua Komisi VII dan Ketua Fraksi PKB DPR RI, selain mengantar surat-surat yang ditujukan kepada Komisi VII dan beberapa Fraksi antara lain Fraksi PKB, Fraksi Nasdem, Fraksi PAN dan Fraksi PKS. Dalam perjalanan dia berusaha mengembangkan optimisme akan berhasil menemui orang-orang yang didatangi pada saat itu agar bisa segera kembali pulang ke Maluku Utara karena persediaan anggarannya dirasakan sangat minim. Apalagi salah satu dari ke-2 praktisi hukum itu dahulu bertugas sebagai Staf Pribadi pada Midin Lamany SH ketika praktisi-hukum senior ini menjabat sebagai Anggota DPD-RI periode 2004-2009. Kesalnya, seakan belum cukup dengan diminta menyerahkan KTP untuk kedua kali, begitu dijelaskan mengenai maksud kedatangannya menemui beberapa anggota DPR-RI terkait sebuah kasus yang menimbulkan kerugian ekonomi yang luas serta memerosotkan daya-beli masyarakat Jamrudin bersama teman-temannya disuruh lebih dahulu membuat surat permohonan bertamu, malah ditambah lagi ketika menyatakan keinginan menyampaikan surat-surat yang sudah disiapkan langsung kepada masing-masing Fraksi diarahkan untuk menyerahkannya pada pihak Sekretariat Jenderal di gedung depan gedung Perpustakaan, padahal menurut salah satu advokat yang mendampinginya saat itu dari pengalamannya surat-suratnya sejak tahun 2010-2012 tidak pernah mendapat respon sehingga dikhawatirkan tidak sampai kepada Pimpinan atau anggota DPR RI yang dituju. Untung saja melalui akses advokat lain yang mendampinginya Jamrudin dkk akhirnya bisa berhasil langsung menyerahkan suratnya yang dialamatkan kepada Fraksi PKS di ruang Sekretariatnya di lantai-3 gedung Nusantara-1, sedangkan untuk fraksi-fraksi lain mau pun Komisi VII dibawa pulang. Niat untuk menyerahkannya diurungkan, sebab dari Petugas Security di depan ruang Fraksi PKS diperoleh keterangan bila mau masuk mengantar surat ke Fraksi lain harus kembali melapor ulang pada Pos-Penjagaan awal di Gedung Nusantara-1 tadi, sedangkan dia dan teman-temannya tidak ada akses di Fraksi lain-lain mau pun Komisi VII apalagi Petugas Pos-Penjagaan tadi mau-maunya hanya diserahkan pada pihak Sekretariat Jenderal saja tak perlu mendatangi Fraksi atau Komisi. Dia cuma berharap, kelak akan ada waktu dan ada momentum yang memungkinkan surat-surat penting itu bisa diserahkan langsung kepada alamatnya masing-masing.[ Red/Akt-13 ]

Foto :

(di RM "Simpang-Raja" Jln Kramat-Raya Jakarta-Pusat)