Negara wajib menggratiskan semua biaya rakyat yang invalid
Suta Widhya.SH/detik.com--
Sering kali negara begitu mudah memberikan kemudahan dan fasilitas bagi pejabat, orang kaya, serta pengusaha besar melalui amnesti pajak dan berbagai insentif. Namun ketika menyangkut rakyat yang invalid, negara selalu beralasan anggaran terbatas. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang harus diperjuangkan.
Menggratiskan biaya hidup rakyat yang invalid bukan beban bagi negara, melainkan investasi kemanusiaan. Ketika kelompok paling lemah ini merasa diperlakukan sebagai manusia, mereka akan tumbuh percaya kepada negaranya. Sebaliknya, negara yang menelantarkan warga paling rentan telah gagal menjalankan amanat konstitusi.
Pasal 34 UUD 1945 sudah menegaskan, fakir miskin dan anak‑anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Jika fakir miskin saja menjadi tanggung jawab negara, apalagi rakyat yang invalid dengan beban hidup yang jauh lebih berat.
Maka tuntutan ini tidak bisa ditawar. Negara wajib menggratiskan semua biaya rakyat yang invalid. Bukan karena mereka meminta‑minta, melainkan karena itu adalah hak mereka sebagai warga negara. Negara yang tidak memenuhi hak tersebut, berarti telah mengingkari janjinya sendiri.
Negara yang besar adalah negara yang tidak membiarkan satu pun rakyatnya yang invalid menderita karena masalah biaya.***
Oleh: Suta Widhya, S.H.
- Share
-