Suta Widhya Desak Jaksa Agung Tetapkan Pihak Yang bertanggung jawab Atas Bencana di Sumatera

Jakarta, AktualNews- Statemen Suta Widhya  merujuk pada tokoh atau aktivis yang mendesak Jaksa Agung untuk menetapkan pihak bertanggung jawab atas bencana banjir bandang di Sumatra (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat) akhir 2025, meski nama spesifik belum muncul di berita utama. Bencana ini disebabkan alih fungsi lahan masif di hulu sungai, bukan semata fenomena alam.

Latar Belakang Bencana

Banjir besar dan longsor melanda tiga provinsi Sumatra pada akhir 2025, dipicu kerusakan hutan, pembabatan liar, dan perubahan lahan oleh korporasi serta individu.Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Kejaksaan Agung (Kejagung) investigasi menemukan korelasi kuat dengan hilangnya vegetasi hulu DAS, yang kurangi daya serap air saat hujan ekstrem.

Tindakan Kejagung

Jaksa Agung ST Burhanuddin klarifikasi 27 korporasi (awalnya 23-27 perusahaan) di Aceh (misalnya PT RWP, PT LMR), Sumut, dan Sumbar; mereka diduga kontribusi pidana lingkungan. Komitmen hukum pidana perorangan dan korporasi, plus pemulihan lingkungan; didukung Komjak dan kementerian terkait. Rapat koordinasi Desember 2025 pastikan pertanggungjawaban hukum terpadu dengan Polri dan KLHK.

BACA JUGA:Suta Widhya : Menjadi Presiden Kudu Anak Dari Presiden? ?

Status Terkini

Hingga Mei 2026, Kejagung lanjut usut, termasuk hitung kerugian dan denda; belum ada penetapan tersangka final di berita publik. Desakan seperti dari Suta Widhya selaras tuntutan masyarakat agar korporasi seperti di daftar awal (PT RWP dll.) ditindak tegas.

Latar Belakang Desakan

Desakannya muncul pasca-bencana banjir bandang dahsyat di Sumatra (Aceh, Sumut, Sumbar) akhir 2025, yang menewaskan ratusan orang dan merusak infrastruktur akibat alih fungsi lahan hutan oleh 27 korporasi. Sebagai aktivis hukum lingkungan, Suta mendesak Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk segera tetapkan tersangka korporasi (seperti PT RWP di Aceh) dan perorangan bertanggung jawab atas kerusakan DAS, agar ada pertanggungjawaban pidana dan pemulihan.

Aktivitas Terkait

Suta merangkul kaum muda untuk aspirasi sosial, dorong Mahkamah Desa guna selesaikan sengketa secara restoratif (UU 16/2011), dan komentari isu nasional seperti kepemimpinan. Desakan ini selaras respons Kejagung yang sedang investigasi Satgas PKH, meski hingga Mei 2026 belum ada penetapan tersangka final.

Gugatan Citizen Lawsuit nomor 15/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst yang diajukan oleh Sri Bintang Pamungkas (SBP) dkk. memang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menargetkan beberapa Presiden sebagai tergugat, yaitu Presiden Prabowo Subianto (Presiden RI aktif), Presiden RI ke‑7 Joko Widodo, Presiden RI ke‑6 Susilo Bambang Yudhoyono, serta Presiden RI ke‑5 Megawati Soekarno Putri. 

Latar belakang gugatan