Aksi PWDPI di KPK RI: Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Korupsi Proyek Jalan dan RS Paru di Sumut

Tak hanya itu, kejanggalan juga terjadi pada aspek administrasi. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) disebut berganti hingga dua kali selama proyek berjalan. PPK terakhir bahkan mengaku tidak mengetahui detail proyek karena hanya menerima pekerjaan di tahap akhir. Sementara itu, pihak manajemen rumah sakit disebut sulit ditemui dan enggan memberikan keterangan.

Massa aksi juga menyinggung bahwa proyek tersebut berlangsung pada masa kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi dan mantan Kepala Dinas Kesehatan Alwi Mujahit Hasibuan, yang sebelumnya terseret kasus korupsi dana Covid-19.

Desak KPK Usut Menyeluruh

Dalam aksinya, PWDPI menegaskan agar KPK tidak hanya fokus pada kasus proyek jalan di Mandailing Natal, tetapi juga mengusut seluruh proyek di Dinas Kesehatan Sumut periode 2022–2024 yang diduga bermasalah.

BACA JUGA:Ketum PWDPI Dorong Wartawan Jadi Penggerak Ekonomi, Muswil DPW PWDPI Lampung Tekankan Profesionalisme dan Kese

“Kami mendesak KPK mengusut tuntas semua proyek yang terindikasi korupsi. Kembalikan uang rakyat Sumatera Utara!” seru massa secara serempak.

Aksi ditutup dengan tuntutan agar seluruh pihak yang terlibat segera diproses hukum serta kerugian negara dapat dipulihkan.***