Puskesmas Curugbitung Batal Direlokasi, Jaro Peloy: Dinas Kesehatan Tahu Tidak Apa Itu Prioritas Rakyat?

Bogor, AktualNews – Polemik batalnya relokasi Puskesmas Curugbitung menambah panjang daftar kekecewaan masyarakat Kecamatan Nanggung terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Isu ini pun ramai menjadi perbincangan warga.

Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Dapil 5, Fraksi PKB, Nurodin atau yang akrab disapa Jaro Peloy, angkat bicara terkait dihapusnya anggaran relokasi Puskesmas Curugbitung dalam rencana pembangunan tahun 2025.

"Rieut Dinas Kesehatan, teu apal prioritas kapentingan rakyat!" (Pusing lihat Dinas Kesehatan, tidak tahu mana yang jadi prioritas kepentingan rakyat), ujar Jaro Peloy dalam bahasa Sunda, Selasa (10/06).

Menurutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tidak peka terhadap kebutuhan sarana layanan kesehatan masyarakat. Padahal, kata dia, kunjungan pasien di Puskesmas Curugbitung bisa mencapai 250 orang per hari pada waktu-waktu tertentu.

BACA JUGA:Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Hapus Anggaran Puskesmas Curugbitung, Masyarakat Nanggung Kecewa Selalu Di PHP

"Dengan kondisi ruangan yang sempit, jangankan untuk pasien, tenaga medis saja berdesakan. Padahal puskesmas ini melayani tiga desa: Curugbitung, Cisarua, dan Malasari. Bahkan, warga Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya pun kadang datang saat keadaan darurat," tambahnya.

Jaro Peloy menjelaskan bahwa perjuangan untuk relokasi puskesmas sudah dilakukan sejak tahun 2020 dan selalu diusulkan dalam pembahasan APBD. Namun, setiap tahun pula anggaran tersebut dialihkan atau terkena refocusing oleh Dinas Kesehatan.

BACA JUGA:Rencana Relokasi Puskesmas Curugbitung Kandas, BPD: Wacana Tanpa Realisasi

"Padahal anggarannya hanya sekitar Rp1,6 miliar, dan sudah lima tahun tidak pernah direalisasikan. Ironisnya, tahun ini malah dihapus dengan alasan defisit, sementara yang dihapus adalah belanja pengadaan lahan, yang jelas-jelas untuk kepentingan rakyat," tegasnya.

Ia pun menutup pernyataannya dengan harapan agar Dinas Kesehatan bisa benar-benar memahami skala prioritas dan tidak terus mengabaikan kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pelayanan kesehatan dasar.***