Tokoh Papua : Stop Jual Papua

Sorong, Aktual News - Pejabat dan Tokoh-tokoh Orang Asli Papua (OAP) dengan situasi pasca kerusahan di tanah Papua dengan memanfatkan meminta jabatan yang diluar dari tuntutan semua Orang Asli Papua dan manfaatkan masalah Papua untuk kepentingan yang lainnya. Pertemuan tersebut berlangsung antara Presiden Republik Indonesia dan Tokoh Papua di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/09/2019). " terkait Pertemuan Tokoh Papua bersama Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo di istana presiden Jakarta dengan usulan yang diluar dari tuntutan masyakarat asli Papua, mereka tokoh Papua stop jual Papua untuk mendapatkan posisi dan jadikan masalah Papua sebagai proyek yang mengakibatkan rakyat kecil korban" ungkap Mantan Ketua BPA Yumasssesss Papua, Yonas Yewen, A.Md.Tek., di Sorong, kepada media ini melalui Press realesenya, Selasa (10/09). Menurutnya, Pertemuan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dikabarkan telah menyetujui permintaan dan usulan Tokoh dan Pejabat Papua adalah Pemekaran provinsi di Tanah Papua, Tahun Depan di bangun Istana Negara di Jayapura, 1.000 orang anak Papua akan dikerjakan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), OAP akan ditempatkan menduduki Jabatan Eselon I, II dan III di Kementerian, Pembangunan Asrama Nusantara dan Presiden keluarkan Instruksi Presiden (INPRES) untuk menganggkat CPNS, semua tuntutan itu diluar dari aspirasi masyarakat menjampaikan dalam aksi demo di Tanah Papua. " Kalau bicara Pemekaran di Tanah Papua, sementara pemekaran yang ada saja belum diurus dengan baik, rakyat pribumi masih miskin, IDM masih rendah. Masa Tokoh Papua bisa minta istana negara di bangun ibu kota Negara, tidak sadar kalau Istana Presiden yang baru di Kalimantan Timur, ini semua permintan tidak jelas dan bukan tuntutan masyarakat Asli Papua" ujarnya. Lebih lanjutnya, Tuntutan Masyarakat Asli Papua pasca demo yang berakibat pada OAP banyak yang mati ditembak, ada yang luka-luka ada yang di tahanan dan banyak aset negara yang dirusak. Semestinya tokoh-tokoh Papua diminta lain, aspirasi yang usulkan ke pemerintah pusat lain. " Semestinya tokoh Papua usulkan kepda pak Presiden keluar Inpres tentang Rasisme, Pelurusan sejarah Papua dia anggap simpan siur, evaluasi Otsus Papua, Pengadilan Ad Hok HAM di Papua. Tidah boleh tuntut lain usulan ke pusat lain, minta lain dikasih lain, itu masalah dan tdk bisa selesiakan masalah di tanah Papua, kita stop pelihara masalah Papua untuk kepentingan dan nilai tawar ke jakarta untuk kepentingan tertentu, saya pikir hal itu harus diakhiri, kami butuh aman, nyaman dan sejajar dengan masyarakat indonesia lainnya" ungkapnya. Kami berharap usulan tokoh-tokoh Papua kepada Presiden tidak mencerminkan persoal inti yang menjadi tuntutan Orang Asli Papua. " kami ingin aman, damai dan nyaman di NKRI, Persoalan Papua semestinya tidak serumit sekarang, hanya tokoh-tokoh dan pejabat Papua itu ingin membuat kerusahan agar mendapatkan tawaran posisi di Jakarta. Mereka juga aktor korupsi menghambat kelambatan pembangunan di tanah Papua, kami usul KPK berkantor di Papua " tutup Yonas Yewen. [ Red/Akt-19 ]   Nees Makuba Aktual News

Sumber: