DPR Tidak Paham Perencanaan dan Aturan Perundang-undangan, Jarang Hadir Tapi Daftar Absen Penuh?

DPR Tidak Paham Perencanaan dan Aturan Perundang-undangan, Jarang Hadir Tapi Daftar Absen Penuh?

Image Ilustrasi/google--

Jakarta, AktualNews-Kita  perlu kritisi Perppu 1 tahun 2020 yang menghilangkan Hak Budget DPR. Karena Covid telah  memberikan karpet merah kepada pemerintah untuk membuat sebuah perencanaan keuangan bahkan melanggar  undang-undang keuangan  negara tidak ada yang protes. 

Satu-satunya yang protes adalah PKS. Jadi begitu  efektifnya Jokowi menggunakan parlemen untuk  Legitimasi apapun yang dia inginkan. Kalau kita bicara tentang  fungsi pengawasan yang jalan, misalnya ini di masyarakat  ribut mengenai ijasah palsu misalnya ini contoh kasus kalau kita bicara Hak  angket  dari DPR kan bisa melakukan penyelidikan.  Bukan untuk memvonis  seseorang. 

BACA JUGA:Rekomendasi LKPj 2023, DPRD Medan Minta Dishub Petakan Pajak PJU

Untuk menyelesaikan masalah ini kalau DPR  menggunakan INQUIRY (hak bertanya) dengan sungguh-sungguh bahwa _case close_, bahwa ijasah Jokowi asli ada.   Tapi   sampai sekarang korban sudah banyak tetapi ijasahnya  tidak pernah kita lihat. 

Sampai saat ini yang ada adalah setiap diajukan ke persidangan ditunda-tunda. Akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima yang mengabarkan sementara sudah masuk bui dua orang, Gus Nur dan Bambang  Tri. 

Padahal tidak pernah diuji apakah yang ditulis oleh Bambang Tri itu sahih atau tidak dari sisi ilmiah. Contoh lagi

KM 50 dan Kanjuruan, Malang, Jawa Timur contoh nyata siapa yang melakukan pembunuhan. Begitu  murahnya  RI tapi apakah DPR menggunakan  hak penyelidikannya untuk melihat siapa yang melakukan pembunuhan, misalnya. 

Kalau ada pembunuhan,  nyawa manusia dianggap sudah selesai  yang disalahkan angin, yang disalahkan adalah karena yang bersangkutan melawan dsb, kalau anda melawan anda berhak mati. 

Ini yang kita kuatirkan  pada masa pemerintahan Prabowo. Selanjutnya lumpuh namanya pengawasan parlemen padahal dalam sejatinya dalam sistem  pemerintahan presidensil  semua anggota DPR itu adalah "oposisi". 

Ketua MPR Bambang  Susatyo mengatakan bahwa tidak ada yang namanya oposisi dalam pemerintahan presidensiil. Itu  kalau anda kafah menjalankan presidensiil.Dalam sistem tapi presidensil sistem tidak kafah. 

Tidak kafahnya seperti apa kalau kita bicaranya presidensil sistem itu yang nama nya anggota DPR dia hadir  terpilih sebagai individu of bessis. Di Jerman saya tanya pada orang partainya yang paling mayoritas, tidak ada recall. 

Bila Anda terpilih adalah wakil rakyat Jerman secara keseluruhan nol meter dr mana dapil  anda. Sehingga individu individu itu dihargai. Karena itu ketika  mereka melakukan  pengawasan individu itu tidak akan  diancam oleh recall.

Di sini kalau  begitu anda  sudah komet ketua partainya menjadi bagian dari kualifikasi. Begitu  ada satu dua kursi yang diberikan baik menteri wakil menteri  maupun jabatan setingkat menteri  lainnya maka anda diam. 

Anda hanya mempunyai room ruang,   room permainan yang dibatasi   permainan. Begitu hal yang  tapi begitu sampai hal  substanstif jangan. Misalkan otak atik Km. 50 nggak ada yang  berani. 

Sumber: