Pemko Siantar Akan Kelola Anggaran Sesuai dengan yang Diamanahkan

Pematangsiantar, AktualNews - Wali Kota Pematangsiantar, Susanti Dewayani menyambut baik instruksi Presiden RI, Joko Widodo. Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dikatakan akan menerapkan pengelolaan anggaran sesuai dengan yang diamanahkan.

“Seperti yang dikatakan Presiden, harus sinkron. Dengan begitu kita akan melakukannya demi kepentingan rakyat di Kota Pematangsiantar,” kata Susanti dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/5/24).

Susanti yang hadir pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, mengatakan pihaknya akan hati-hati dalam pengelolaan setiap anggaran.

Menurutnya, Pemko Pematangsiantar akan melakukan pemantauan secara menyeluruh saat merealisasi anggaran. Tujuannya, agar tidak terdapat anggaran negara meleset dari yang diharapkan.

BACA JUGA:Mengungkap Pratanda Kejayaan dan Kejatuhan Jokowi

“Pada intinya, kita sangat sepakat tidak ada satu rupiah pun uang meleset selain untuk kepentingan rakyat. Anggaran yang diamanahkan untuk dikelola akan kita kelola dengan baik sesuai arahan Presiden RI,” tandas Susanti.

Sebelumnya, Presiden Jokowi membuka Musrenbangnas secara langsung di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Senin (6/5/2024). Dalam arahannya, Jokowi menginstruksikan para pejabat daerah untuk senantiasa berhati-hati dalam menyusun fiskal dan anggaran yang direncanakan.

Begitupun dengan skala prioritas, Jokowi bilang agar memprioritaskan apa yang telah direncanakan. Rupiah yang direalisasikan juga diharapkan tidak meleset dari rencana yang dibuat di awal.

 

“Kita tahu saat ini semua negara takut dengan kenaikan harga minyak dan bunga pinjaman. Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban terhadap fiskal akan besar. Sekali lagi, kita harus hati-hati mengelola setiap rupiah yang kita miliki,” pesannya.

Dijelaskan, saat ini pemerintah telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, bahkan Rencana Kerja Pemerintah. Namun yang belum ada adalah sinkronisasi.

BACA JUGA:Tingkatkan Kompetensi Fotografer, Pemkab Labuhanbatu Gelar Workshop Dan Sertifikasi Uji Kompetensi Level 3

“Oleh sebab itu, sinkronisasi penyusunan RKP Tahun 2025 harus berdasarkan prinsip. Sekali lagi, programnya harus in line, harus seirama, jangan sampai pusat ke kanan dan daerah ke kiri, kehilangan kita, akan kehilangan,” kata Jokowi.

“Semuanya harus in line, semuanya harus seirama. Misalnya pusat ingin meningkatkan produksi pangan, daerah malah mengkonversi sawah menjadi properti, tidak sinkron namanya,” tegasnya.***

Sumber: