Guru Besar Hukum USU Angkat Bicara Soal Pernyataan Sikap Terhadap Kondisi Demokrasi Indonesia
--
Medan, AktualNews - Guru Besar dan Alumni Universitas Sumatra Utara (USU) menyelenggarakan aksi pernyataan sikap sebagai respons terhadap kondisi demokrasi Indonesia yang saat ini memprihatinkan.
Diketahui aksi seruan pernyataan sikap merupakan inisiatif sejumlah individu dan tidak diwakili oleh institusi. Guru Besar Fakultas Hukum USU, Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait SH, MLI yang turut serta dalam pernyataan sikap, menjelaskan bahwa inisiatif ini berasal dari sekelompok civitas akademika, termasuk mahasiswa, dosen, guru besar, dan alumni, yang berkumpul dan berdiskusi tentang kebebasan berekspresi dalam demokrasi.
“Pernyataan sikap ini merupakan inisiasi dari beberapa orang saja, tidak mengatasnamakan institusi. Civitas akademika yang di dalamnya ada mahasiswa, dosen, guru besar, ada alumni berkumpul dan berdiskusi tentang kebebasan berekspresi dalam demokrasi,” ujar Ningrum dengan tegas.
BACA JUGA:Dampak yang Dialami Kelompok Rentan Dalam Pelayanan Adminduk dan Hak Memilih Dalam Pemilu 2024
Ningrum menegaskan bahwa ini adalah ungkapan kegelisahan secara moral dan bukan kritik. Ia menyoroti pentingnya menjaga sikap hormat terhadap hasil pemilihan, tanpa memandang siapa yang terpilih atau partai yang menang.
“Kegelisahan dalam hal demokrasi mengapa suasananya menjadi begini. Kalau dalam Pemilu netral, karena pengalaman pribadi tiap orang beda-beda, memilih siapa tergantung masing-masing,” jelasnya.
Guru besar Fakultas Hukum tersebut menambahkan bahwa beberapa orang merasa tertekan, terintimidasi, atau diancam, dan gerakan ini adalah cara moral untuk mengekspresikan kegelisahan terkait kondisi demokrasi saat ini.
BACA JUGA:MSI Gelar Kordinasi Komunitas Kader dan Steakholder Untuk Cegah TBC
“Sebelum dan pasca pernyataan sikap ada beberapa orang yang merasa tertekan, terintimidasi, dan diancam. Kan beda-beda,” tambahnya Nigrum.
Sedangkan dari pihak rektorat sendiri masih belum memberikan pernyataannya terkait sikap yang diambil USU dalam hal demokrasi Pemilu.***
Sumber:
