Peraihan Opini WTP, Bupati Kab Tangerang Menjadi Sorotan LSM BP2A2N

Ahmad Suhud Direktur Eksekutif Lembaga BP2A2N   Tigaraksa, AktualNews-Ahmad Suhud Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Pengawas Penyalahgunaan Aset dan Anggaran Negara (LSM BP2A2N) menyoroti prihal peraihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari Badan Pemeriksa keuangan (BPK), perwakilan Provinsi Banten. peraihan WTP sejatinya sejalan dengan kinerja bukan sekedar pelaporan LKPD-nya saja ujar Suhud. Ahmad Suhud selaku Direktur Eksekutif Lembaga BP2A2N, mengatakan Opini WTP, dari BPK atas laporan hasil pemeriksaan (LHP), pada LHP diungkapkan semua permasalahan yang ditemui BPK dan menjadi exposures entitas termasuk pejabat dan pegawai yang melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan negara, hal ini menjadi bukti awal penyelidikan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum, apabila ditemukan indikasi tindak pidana yang merugikan keuangan negara, pertanyaan besar peraihan WTP Bupati Kabupaten Tangerang, landasannya apa ujar Suhud. Pasalnya dugaan korupsi atas kerugian keuangan negara di kab, Tangerang dari tahun ketahun makin menjadi ujar Suhud, hal ini yang menjadi sorotan Lembaga BP2A2N kata Suhud, Opini WTP harus sesuai dengan fakta bukan sekedar cepatnya laporan pengelolaan keuangan negara, pertama BPK harus memastikan pencatatan angka-angka antara lain pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, hutang dan ekuitas dalam laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan "SAP", secara umum kata Suhud kepada awak media online AktualNews.co.id WTP dan Korupsi, berdasarkan penjelasan pencatatan angka-angka maka Opini WTP diberikan dengan kriteria yang jelas dan pemeriksaan dilakukan sesuai standar pemeriksaan keuangan (best practicea), dan Opini WTP diberikan untuk menunjukkan kewajaran informasi laporan keuangan bukan secara spesifik untuk menyatakan bahwa entitas yang mendapatkan Opini WTP telah bebas dari korupsi ujar Suhud. Namun yang jelas kata Suhud jika suatu entitas memunculkan kecurangan kebutuhan terkait dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidup, pengungkapan terkait dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila diketahui melakukan kecurangan dengan dasar tersebut apakah sudah di lakukan oleh BPK perwakilan Provinsi Banten, dan hal ini yang menjadi pertanyaan besar, prestasi Opini WTP yang di sandang oleh pemerintahan dalam hal ini Bupati kabupaten Tangerang secara berturut-turut selama 13 kali, pastinya suatu kebanggaan namun disisi lain dugaan korupsi di kabupaten Tangerang, juga makin menjadi, apakah hal tersebut telah diaudit oleh BPK perwakilan Provinsi Banten, didalam pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara pada pemerintahan kab, Tangerang ujar Suhud [ Red/Akt-26/Har ]   AktualNews

Sumber: