Suta Widhya: Menjadi Presiden Itu Gampang, yang Sulit Melaksanakan Amanah dan Janji Kampanye

Jakarta, AktualNews-Menjadi Presiden Republik Indonesia adalah gampang dan sederhana. Asal bisa mengambil hati rakyat, maka jadilah Presiden Republik Indonesia. Sehingga kesimpulan awal, gampang meraihnya tapi melaksanakan amanah dan janji kampanye yang sulit. Kami punya strategi untuk mengerti dan memahami rakyat, yaitu datang dan mendekati rakyat dengan tulus bukan sekedar mencari simpati. Ini sudah dilakukan oleh Recep Tayyip Erdogan di Turki. Tidak menyakiti kaum agamawan dengan mencoba memisahkan urusan agama dan dunia. Karena sebagai calon presiden menyadari bahwa Negara ini lahir berdasarkan Ketuhanan YME dengan Pasal 29 UUD 1945. Tidak boleh menggusur rakyat kecil yang hidupnya ‘senin-kemis’. Tapi, menggusur konglomerasi hitam adalah bagian dari ambisi kami. Mereka yang ngemplang BLBI akan terus diusut dengan memaksa mereka membayar melalui asset dari grup usaha maupun anak perusahaan yang ada. Hal tersebut adalah menjadi isu kampanye utama Capres-Cawapres Tahun 2024-2029 dari Suta Widhya SH dan Ari Nurprianto SH MKn. Rinciannya antara lain menjadikan TNI menjadi Tentara Nomor 1 Dunia. Dengan  tugas TNI yang berat itu anggaran pertahanan untuk tahun pertama kami berkuasa menjadi nomor dua setelah anggaran Pendidikan yang tertinggi yaitu 20% dari APBN. Tugas TNI adalah menjaga pertahanan kesatuan dan persatuan bangsa dari ancaman luar maupun dalam. Artinya, kami tidak mentolerir gerakan separatis dimana pun dan kapan pun. Untuk itu dialog dengan rakyat setempat diutamakan agar mereka benar-benar diperhatikan dengan limitasi waktu yang singkat harus selesai. Kemudian, menjadikan Polri menjadi Pengayom Masyarakat Nomor 1 Dunia dengan seragam Merah Putih. Tugas Polisi akan fokus untuk mengurangi tidak pidana kejahatan. Sehingga hanya tindakan pidana yang tidak bisa ditolerir yang akan diproses secara hukum positif yang ada. Sedangkan perselisihan kecil di tengah masyarakat akan menjadi tugas pokok Tokoh Masyarakat, mulai dari tingkat RT, RW, hingga Lurah atau Kepala Desa setempat. Polisi menjaga dan mengawal para pendemo dengan santun dan beradab. Tidak boleh ada senjata saat menjaga pendemo di garis depan. Tak kalah penting, pribumi dinomorsatukan dalam layanan publik. Mendahulukan pribumi merupakan “amanah” dari Bhineka Tunggal Ika. Kemudian tanah diambil alih negara dan dikelola oleh BUMN dan Koperasi Rakyat. Tidak ada lagi pemakaian tanah jutaan hektar oleh segelintir warga negara Indonesia yang ada sebagaimana yang ada saat ini. Pemanfaatan tanah, bumi dan air harus  dikelola oleh negara untuk sepenuhnya manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima, setiap orang diberikan rekening bank yang cukup minimalis biaya hidup sehat. Potensi kekayaan alam Indonesia cukup untuk menanggung hidup rakyat Indonesia sebagaimana jaminan pasal 34 UUD 1945. Pajak tinggi bagi konglomerat yang sudah banyak menikmati keuntungan dan fasilitas selama ini. Bila mereka menolak dipersilakan hengkang dari bumi nusantara dengan segala asset ditinggal di tanah air. Kemudian meminimalisir Korupsi dengan program Sistem Pembelenggu Moral Koruptor. Tidak ada toleransi bagi Koruptor kecuali hukuman berat dan dimiskinkan. Pendidikan Gratis bagi orang miskin hingga tingkat universitas dan Pembukaan Lapangan Pekerjaan bagi 22.222.222 angkatan kerja yang ada, dan dijamin untuk bekerja bagi yang belum terdaftar. Sebagai presiden akan membuka kritik dan saran tanpa perlu berlanjut ke tanah hukum bila pendukung presiden tidak berkenan melihat pemimpinnya dikritik. Tidak ada pelihara buzzer atau para penjilat untuk mempertahankan kekuasaan. Terakhir, untuk menjaga keseimbangan alam, maka kelestarian hutan harus dijaga berikut penghuni hutan atau habitatnya. Tidak boleh ada perambahan yang tanpa kontrol ketat hanya demi untuk menanam sawit dan penambangan emas, nikel dan lainnya. Menjaga kelestarian alam menjadi prioritas utama. Karena selama ini bencana alam terjadi karena adanya pengrusakan alam dimana – mana sehingga terjadi tanah longsor, banjir bandang dan lainnya. Untuk menjalankan semua di atas, kami akan Keluarkan Dekrit kembali ke UUD 1945 asli bukan yang amandemen yang merugikan rakyat kecil dan hanya menguntungkan oligarki saja. Fungsi MPR diupayakan hidup kembali, sehingga tidak perlu lagi Pemilihan Presiden Langsung, tapi cukup melalui lembaga DPR-MPR. Tentu saja partisipasi masyarakat dibangun dengan mempunyai alat kontrol yang ketat atas wakil rakyat yang tidak mudah disuap karena *Sistem Pembelenggu Moral Koruptor* cukup memadai untuk mencegah adanya korupsi di tanah air, meski itu seorang Presiden sekalipun. Tidak ada IKN, kecuali membangun Pangkalan Militer Terbesar di Asia. Bila cukup dana dibangun Pangkalan Militer terbesar Dunia. Kerjasama dengan Rusia jauh lebih baik dari pada dengan Cina yang kami nilai galir dengan mengirim warga negaranya untuk eksodus ke Indonesia.[ Red/Akt-01 ]   AktualNews

Sumber: