Mengukur Presidential Phresthold 0% Dalam Pilpres Mendatang: Rakyat Kudu Disadarkan Cita-cita Pendiri Negara S

Jakarta, Aktual News-Air yang terus menerus menetes ke batu akan membentuk lubang juga. Artinya, upaya yang gigih dan serius pasti membuahkan hasil. Nampaknya pepatah kuno itu layak disebarkan viral ke seluruh pemakai Android dan HP jadul di seluruh tanah air. Ini adalah cara sederhana untuk menguatkan persepsi logis dari cita-cita bapak bangsa yang telah dimanipulasi oleh elit politik utama ada saat ini. Bayangkan saja, parpol besar dan para pendukung nya berkolaborasi dengan sebuah konspirasi licik mengurangi hak pilih rakyat dengan membuat calon presiden dan wakil presiden hanya 2 pasang saja sejak 2014. Fenomena ini harus dilawan dengan akal sehat. Agar rakyat tidak hanya diberikan hak pilih yang sudah diatur oleh oligarki politik dan oligarki ekonomi. "Karena pemberlakuan threshold 20 % dalam pilpres membuka peluang campur tangan oligarki dalam berjalannya pemerintahan ke depan. Mereka akan terkungkung oleh para pengijon yang mengatur nantinya jalannya pemerintahan ini," Ucap Yulia Lahudra SH S.Pd MM PhD, Jumat (17/12) siang di Jakarta. Pengamat Hukum Bisnis ini berharap terbangunnya kesadaran kolektif bangsa agar bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah yang pro oligarki dan tidak pro rakyat. " Dengan threshold zero persen, terbuka peluang bagi putra bangsa yang berpotensi sebagai pemimpin besar untuk ikut bertanding dalam pilpres walaupun tidak ada dukungan yang signifikan dari partai-peserta dominan yang ada saat ini," lanjut Yulia. Menurut Dosen Statistik Yulia, pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden bisa saja diganjal partai-partai besar kalau threahold masih berlaku. Tapi jika tekanan dari bawah terus menguat Mahkamah Konstitusi bisa gerah dan gatal - gatal tubuhnya. Bisa saja kemudian mencabut Presidential threshold. Karena untuk memenuhi ketentuan threshold yang sekarang berlaku yaitu 20%, seorang capres harus didukung partai besar, tentu banyak intrik yang bermain di situ. Oligarki bisa mempengaruhi partai besar untuk tidak mendukung capres yang bakal membahayakan populasi dan masa jaya oligarki yang tidak pernah pro pribumi Nusantara. Ketua KPK Komjen Pol. Firli dengan Ketua DPD RI AA. La Nyala Mahmud Matalitti sudah sepakat mendukung pencabutan presidetial threshold. Sekarang tinggal bagaimana arus bawah juga harus terus menyuarakan hal yang sama. Kamu faham kah idea cerita saya ini ? "Saatnya kita semua giat mengisi tajuk berita dengan narasi yang dimengerti kalangan bawah tentang pentingnya presidential threshold dicabut," tutup Yulia. [ Red/Akt-01 ]     AktualNews